KPK: Tahun Ini Ada 62 Ungkap Kasus Korupsi Libatkan Lurah-Perangkat Desa

Pradito Rida Pertana - detikNews
Selasa, 30 Nov 2021 18:06 WIB
Direktur Peran Serta Masyarakat KPK Kumbul Kusdwijanto Sudjadi (kanan) saat memberikan keterangan
Direktur Peran Serta Masyarakat KPK Kumbul Kusdwijanto Sudjadi (kanan) saat memberikan keterangan (Foto: Pradito Rida Pertana/detikcom)
Bantul -

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut hingga semester satu tahun 2021 tercatat ada 62 kasus korupsi yang melibatkan puluhan kepala desa atau lurah hingga perangkatnya. KPK pun mendirikan desa antikorupsi sebagai upaya pencegahan sedini mungkin.

"KPK mencatat kurun waktu 2020 lalu, dari sebanyak 141 kasus ada 132 kepala desa dan 50 aparatur desa terlibat korupsi," kata Direktur Peran Serta Masyarakat KPK Kumbul Kusdwijanto Sudjadi di Balai Desa Kalurahan Panggungharjo, Kapanewon Sewon, Kabupaten Bantul, Selasa (30/11/2021).

Kumbul menyebut tahun ini pihaknya kembali menemukan puluhan kasus korupsi yang melibatkan kades hingga perangkat desa. Menurutnya mayoritas yang terlibat adalah kepala desa.

"Kemudian di semester satu 2021, sebanyak 62 kasus korupsi yang terungkap dengan melibatkan 61 kepala desa dan 24 aparatur desa," ucapnya.

Oleh sebab itu, Kumbul menilai keberadaan desa antikorupsi menjadi penting. Apalagi belum semua perangkat desa memahami tata kelola keuangan, manajemen teknis serta pengelolaan sumber daya manusia (SDM).

"Nah tentunya ini menjadi perhatian kita (KPK) makanya kita turun ke desa agar bagaimana perangkat desa dan masyarakatnya bisa berpartisipasi dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi," ujarnya.

Kumbul pun menyinggung soal pendidikan antikorupsi tidak hanya di hilir melainkan dari hulu. Merujuk hasil survei BPS 2021 menyebutkan masyarakat kota lebih antikorupsi daripada masyarakat desa.

"Kenapa kita menyasar desa dengan membentuk desa antikorupsi? Karena yang pertama desa merupakan miniatur Indonesia karena semua ada di desa dan jumlah desa di Indonesia mencapai 74.961 desa. Nah, jika masing-masing desa antikorupsi maka pemerintah di atasnya juga antikorupsi," katanya.



Kumbul juga menjelaskan desa antikorupsi bukanlah membuat sistem baru atau aplikasi baru namun menyinergikan antara program yang ada baik pemerintah pusat, daerah, dan desa sehingga tidak ada korupsi. Sehingga program desa antikorupsi yang diutamakan adalah implementasi dengan pelibatan masyarakat.


Selengkapnya desa yang jadi pilot project antikorupsi di halaman berikut...

Simak juga 'Pesan Ganjar ke Kades Jateng: Jaga Integritas, Hati-hati Korupsi':

[Gambas:Video 20detik]