.webp)
Investigasi yang dilakukan oleh Ombudsman RI (ORI) Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) terkait dugaan kekerasan di Lapas Narkotika Kelas II A Yogyakarta terus berlanjut. ORI sejauh ini telah memeriksa belasan orang petugas lapas tersebut.
"(Sudah memeriksa) Sekitar 14-an petugas lapas (narkotika) itu termasuk dokter dan bagian kepegawaian. Kadivpas (Kanwil Kumham DIY) dan Kalapas termasuk di situ," kata Ketua ORI DIY Budhi Masturi saat dihubungi wartawan, Senin (22/11/2021).
Petugas yang diperiksa, kata Budhi, termasuk lima orang yang sebelumnya telah ditarik ke Kanwil Kemenkumham. Selain petugas, ORI juga memeriksa eks warga binaan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Untuk warga binaan atau korban lebih kurang 13 orang," katanya.
Dari hasil pemeriksaan sementara, ada satu sosok yang memiliki peran penting dalam kasus itu. Sosok itu merupakan eks Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (KPLP) Lapas Narkotika Yogya berinisial K. Pihaknya, berencana meminta bantuan ORI pusat untuk mengambil keterangan K.
"Kami mempertimbangkan untuk meminta keterangan salah seorang mantan KPLP-nya inisial K, itu di Salemba nanti," ucapnya.
Peran penting yang dimaksud Budhi yakni sosok K berkontribusi terhadap dugaan tindak kekerasan itu.
"Peran penting yang berkontribusi terhadap terjadinya dugaan kekerasan tersebut. Ya karena praktik-praktik kekerasan menjadi sangat masif begitu dia pindah ke lapas narkotika dari Salemba," ucapnya.
Budhi mengatakan dugaan keterlibatan eks KPLP itu didapatkan dari hasil menggali keterangan para saksi. Baik korban maupun petugas lapas narkotika.
"Dugaan mengarah ke inisial K berdasarkan keterangan dari para pelapor plus dari sejawatnya yang ada di lapas," kata Budhi.
Sebelumnya diberitakan, muncul kasus dugaan kekerasan di dalam Lapas Narkotika Kelas II A Yogyakarta yang dilakukan oleh oknum petugas lapas terhadap WBP. Para eks WBP itu kemudian melapor ORI DIY atas dugaan kekerasan itu pada Senin (1/11).
Selang beberapa hari Kanwil Kemenkumham DIY melakukan investigasi dan menarik lima orang petugas yang terindikasi melakukan tindakan berlebihan ke WBP.
Dari hasil investigasi, indikasi kekerasan itu muncul saat masa pengenalan lingkungan (mapenaling). Kanwil kemudian mencopot sementara jabatan lima petugas itu.
