Round-Up

Saat Ganjar Ikut Jelaskan 'KPK Panggil Dulu Kepala Daerah Sebelum OTT'

Angling Adhitya Purbaya - detikNews
Selasa, 16 Nov 2021 09:17 WIB
Ilustrasi OTT KPK
Ilustrasi (Foto: Mindra Purnomo)
Semarang -

Video Bupati Banyumas Achmad Husein yang meminta KPK memberi tahu dulu jika akan melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT). Pernyataan itu kemudian diklarifikasi oleh yang bersangkutan dan juga Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo.

Pernyataan menghebohkan itu dilontarkan di depan Ketua KPK, Firli Bahuri dalam Rapat Koordinasi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi bersama Kepala Daerah dan Ketua DPRD se-Jateng di gedung Gradika Bakati Praja hari Kamis (11/11) lalu.

Video 'dipanggil KPK dulu' sebelum OTT itu kemudian viral, salah satunya diunggah akun Instagram @lambeturah_official, Minggu (14/11) hingga akhirnya menjadi perbincangan. Akun Instagram Ganjar Pranowo juga mengunggah video tersebut.

"Itu videonya dipotong, di tengah-tengah juga videonya dipotong, bahwa ini harus ada pengembalian uang kerugian negara, saya bicara bisa dua kali lipat, tiga kali lipat, dimiskinkan, itu tidak keluar. Iya dipotong itu. Itu sebetulnya diskusi lalu pendapat atau usulan," kata Husein kepada wartawan, Senin (15/11).

Dia menjelaskan maksud pernyataannya bukan seperti penafsiran orang, di mana saat mau menangkap akhirnya tidak jadi. Tapi dalam proses panjang sebelum adanya OTT atau saat penyidikan atau sebelum penyidikan itu dapat diingatkan.

"Bukan seperti penafsiran orang, sudah mau nangkep tidak jadi, karena prosesnya panjang, mungkin pada saat penyelidikan atau sebelum penyelidikan, saya tidak paham prosesnya di sana, pasti itu makan waktu," ujarnya.

Achmad kemudian menjelaskan saat diskusi tersebut ada pencegahannya, sehingga tidak semuanya kemudian dilanjutkan dengan OTT, apalagi kepala daerah tersebut memiliki kemampuan atau prospek memajukan daerahnya. Bahkan menurutnya dari riset kecil-kecilan yang dilakukan ternyata dengan adanya OTT tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, kepada indeks pembangunan manusia (IPM) dan kemiskinan, sehingga apakah tidak lebih baik jika dilakukan pencegahan.

"Yang saya maksud pencegahan itu, bukan saat mendekati OTT bukan. Jadi proses ini kan panjang, sebelum masuk ke Dewas (KPK) atau pada waktu penyelidikan, ini difilter dulu jenis orangnya, kalau orangnya punya prospek yang baik, kenapa tidak kemudian dipanggil klarifikasi, kemudian dia itu merugikan negara dan suruh mengembalikan," jelas Achmad.

"Kalau di situ (dalam video yang dipotong) saya sampaikan, kalau sudah merugikan negara ya suruh kembalikan kerugian negara. Mengembalikan kerugian negara tidak mesti sebesar itu, bisa dua kali lipat tiga kali lipat, sehingga seakan-akan dimiskinkan langsung gitu. Jadinya kapok. Sebetulnya arahnya ke situ," imbuhnya.

Achmad Husein ketika ditanya apakah keberatan dengan video yang tersebar dan tidak sesuai dengan yang disampaikan. Husein lebih banyak mengambil hikmah dari kejadian tersebut.

"Tapi nggak apa-apa, saya sudah komunikasi dengan Pak Ganjar, ya namanya masyarakat, ya sudah biasalah gitu, ada yang menyanjung, ada yang menghujat, ya dimaklumi saja," katanya.

Sementara itu Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo mengatakan pihaknya sudah berkomunikasi dengan Achmad Husein. Dan yang dimaksud dalam pernyataannya adalah diberitahu cara pencegahan sehingga tidak langsung ada OTT.

"Maksudnya itu bukan kalau OTT dikasih tahu, bukan. Bupati Banyumas kemarin klarifikasi ke saya, beliau menyampaikan bahwa maksudnya dikasih tahu pencegahannya dulu lah, jangan langsung di-OTT," kata Ganjar di kantornya, Senin (15/11).

Ganjar juga sudah memberikan penjelasan kepada Achmad Husein terkait pernyataannya dihadapan Ketua KPK, Firli Bahuri itu.

"Maka kemarin saya sampaikan, ya tidak bisa, kita sendiri harus memperingatkan karena area rawan korupsi kita sudah tahu. Tapi bukan berarti kalau mau OTT dikasih tahu, kalau OTT dikasih tahu ya mlayu (lari)," ujarnya.

"Saya juga sampaikan ke Bupati, dari penjelasan KPK itu, ya kita sendiri sebenarnya yang harus mencegah. Bukan kita minta untuk dikasih tahu. Tapi kita cegah diri kita jangan sampai masuk area itu. Kalau nekat ya buat saya itu harus ditangkap," imbuhnya.

Untuk diketahui, dalam potongan video yang viral Achmad Husein memohon jika KPK menemukan kepala daerah yang membuat kesalahan tidak langsung OTT tapi memanggilnya terlebih dahulu.

"Kami para kepala daerah, kami semua takut dan tidak mau di-OTT. Maka kami mohon kepada KPK sebelum OTT, mohon kalau ditemukan kesalahan, sebelum OTT kami dipanggil terlebih dahulu. Kalau ternyata dia itu mau berubah, ya sudah lepas gitu. Tapi kalau kemudian tidak mau berubah, baru ditangkap, Pak," ujar Husein dalam video berdurasi 24 detik itu.

Simak video 'Saran Novel ke Bupati Banyumas: Takut OTT? Ya Jangan Terima Suap':

[Gambas:Video 20detik]



(alg/mbr)