Round up

Maunya Bupati Banyumas: KPK Panggil Dulu Kepala Daerah yang Akan Di-OTT

Arbi Anugrah - detikNews
Senin, 15 Nov 2021 07:41 WIB
bupati banyumas achmad husein
Bupati Banyumas, Achmad Husein. (Foto: Rivki)
Banyumas -

Sebuah video yang memperlihatkan Bupati Banyumas, Achmad Husein menyampaikan permintaan soal kepala daerah yang kena operasi tangkap tangan (OTT) KPK ramai di media sosial. Video yang diposting di akun Instagram @lambeturah_official, Minggu (14/11) akhirnya menjadi perbincangan.

Dalam video itu, Achmad Husein memohon jika KPK menemukan kepala daerah yang membuat kesalahan tidak langsung OTT tapi memanggilnya terlebih dahulu.

"Kami para kepala daerah, kami semua takut dan tidak mau di-OTT. Maka kami mohon kepada KPK sebelum OTT, mohon kalau ditemukan kesalahan, sebelum OTT kami dipanggil terlebih dahulu. Kalau ternyata dia itu mau berubah, ya sudah lepas gitu. Tapi kalau kemudian tidak mau berubah, baru ditangkap, Pak," ujar Husein dalam video berdurasi 24 detik itu.

Postingan itu pun ramai dan mendapat respons dari netizen. Tampak komika Kiky Saputri juga mengomentari postingan itu dengan berkata, "MENANGISSSSSSS MELIHAT INI."

Kemudian akun @faya**** yang menulis komentar, "K: anda diduga korupsi, permisi boleh saya menangkap anda. T: aduh mf pak saya khilaf, janji akan berubah k: oiy udah klo gitu."

Ahmad Husein kemudian menulis klasrifikasi terkait video itu melalui akun Instagram pribadinya @ir_achmadhusein. Dia mengawali pernyataannya dengan mengatakan video itu menampilkan cuplikan yang tidak lengkap dan meminta dirinya tak divonis secara tergesa-gesa berdasarkan video itu.

Menurutnya ada makna yang ingin dia sampaikan. Hussein mengatakan video itu diambil saat diskusi dalam ranah tindak pencegahan korupsi.

"Diadakan oleh korsupgah-koordinasi supervisi pencegahan. Bukan penindakan, yang namanya pencegahan kan ya dicegah bukan ditindak. Sebetulnya ada enam poin yang saya sampaikan,salah satunya tentang OTT," kata Achmad Husein.

"Dengan pertimbangan bahwa OTT itu menghapus dan menghilangkan kepada daerah padahal bisa jadi kepala daerah tersebut punya potensi dan kemampuan untuk memajukan daerahnya. Belum tentu dengan di-OTT daerah tersebut keadaan akan menjadi lebih baik. Serta yang di-OTT bisa jadi baru pertama kali berbuat dan bisa jadi tidak tahu karena sering di masa lalu kebijakan tersebut aman-aman saja,sehingga diteruskan," tuturnya.

Simak video 'Klarifikasi Bupati Banyumas soal Nyatakan 'Ngeri' Kena OTT KPK':

[Gambas:Video 20detik]






Lihat selengkapnya di halaman berikutnya...