Keputusan KPK menggelar rapat kerja (raker) di Hotel Sheraton Mustika, Sleman, Yogyakarta yang merupakan hotel bintang 5 menuai kritikan. Ada yang menilai bahwa tak sepatutnya KPK menggelar rapat di luar kota dan di hotel mewah padahal saat ini masih dalam kondisi pandemic Corona.
Pukat UGM kritik KPK
Peneliti Pukat UGM, Zaenur Rohman mengatakan KPK sendiri itu memiliki fasilitas ruangan di dalam gedungnya yang dapat digunakan secara representatif untuk menyelenggarakan rapat kerja.
"KPK punya dua gedung ya, gedung Merah Putih dan gedung C1 di kuningan. Dua gedung itu sama-sama bisa digunakan untuk rapat kerja bahkan dari dulu juga sudah biasa digunakan untuk rapat kerja itu," kata Zaenur kepada wartawan, Kamis (28/10/2021).
"Jadi seharusnya kalau sudah ada fasilitas yang dimiliki oleh KPK, tidak perlu KPK menggunakan fasilitas lain yang harus menggunakan biaya. Sehingga sebenarnya anggaran yang digunakan untuk menyewa gedung dan seluruh akomodasi lainnya seperti transportasi dan lain-lain bisa digunakan untuk program kerja lain yang lebih urgen," urainya.
Waket KPK: sesuai plafon anggaran
Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, angkat bicara soal kritikan menggelar rapat kerja di hotel mewah di Yogya.
"(Hotel) Bintang 5 kalau tarifnya bintang 3 kenapa tidak, kan seperti itu. Teman-teman bisa tanya ke pihak hotel berapa KPK membayar untuk kegiatan ini. Kita transparan, terbuka dan semuanya dipertanggungjawabkan," kata Marwata ditemui wartawan di Sheraton Mustika Yogyakarta, Kamis (28/10).
Marwata mengatakan agenda raker di Yogya sudah direncanakan jauh-jauh hari. Ia juga memastikan anggaran yang digunakan tidak melebihi plafon anggaran yang tersedia. Namun, saat ditanya soal berapa anggaran untuk menyewa hotel, Marwata tidak mengetahuinya.
"Itu masih dalam batas-batas plafon anggaran yang kita susun. Pasti, kami tidak mungkin menyelenggarakan suatu kegiatan yang tidak tersedia anggarannya atau melebihi dari plafon anggaran yang disediakan," tegasnya.
Pimpinan KPK itu juga menyebut raker di luar daerah bukan hanya dilakukan oleh lembaganya. Lembaga pemerintahan yang lain juga sering melakukan hal serupa. Raker ini, kata Marwata, juga telah direncanakan sejak jauh-jauh hari.
"Sekali lagi ini merupakan rencana kerja yang sudah kami susun jauh-jauh hari, bukan dadakan," tegasnya.
Simak juga 'Firli ke Pegawai: Jadi ASN Jangan Sampai Hambat Tugas Pokok KPK':
