Kapolri Rekrut Pegawai KPK yang Gagal TWK, Pukat UGM Beri Catatan Ini

Jauh Hari Wawan S. - detikNews
Kamis, 30 Sep 2021 15:43 WIB
Peneliti Pukat UGM, Zaenur Rohman, Kamis (3/10/2019).
Peneliti Pukat UGM, Zaenur Rohman. (dok detikcom)
Sleman -

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo berencana mengangkat para pegawai KPK yang akan diberhentikan karena gagal tes wawasan kebangsaan (TWK). Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) UGM Zaenur Rohman pun angkat bicara soal rencana pengangkatan eks pegawai KPK menjadi ASN Polri ini.

"Pertama saya akan mengatakan bahwa tawaran kapolri ini semakin mengonfirmasi bahwa sejak awal memang tes wawasan kebangsaan itu bermasalah," kata Zaenur kepada wartawan, Kamis (30/9/2021).

Menurutnya, tidak mungkin Polri mau menerima orang-orang yang bermasalah dari sisi wawasan kebangsaan. Apalagi, misalnya, yang tidak setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, dan pemerintah yang sah.

"Ya sikap Polri untuk mau menerima 58 TMS ini sesuai dengan temuan Komnas HAM dan Ombudsman bahwa proses pelaksanaan wawasan kebangsaan itu penuh dengan masalah. Ada pelanggaran HAM, maladministrasi dan lain-lain," sebutnya.

Zaenur pun mengapresiasi langkah Polri yang akan merekrut para pegawai KPK yang diberhentikan. Meski begitu, dia memberikan beberapa catatan penting mengenai rencana penyerapan pegawai tersebut.

"Secara substansi, tawaran yang menurut saya baik dari Polri tersebut itu juga menimbulkan tanda tanya baru," ucapnya.

"Pertama saya melihat bahwa menjadi pertanyaan baru apakah penyerapan oleh Polri ini merupakan sikap resmi dari presiden atau ini adalah ide dari kapolri," katanya.

Zaenur berpendapat dalam kasus ini, Presiden Joko Widodo (Jokowi) merupakan sosok penentu kebijakan. Sebab, presiden memiliki kewajiban menjalankan rekomendasi Ombudsman.

"Di dalam Undang-undang Ombudsman, Undang-undang nomor 37 tahun 2008 pasal 38 ayat 1 sangat jelas bahwa terlapor atau atasan terlapor dalam hal ini termasuk Presiden, wajib melaksanakan rekomendasi dari Ombudsman. Jadi rekomendasi Ombudsman kepada presiden tersebut wajib dilaksanakan," jelasnya.

Dalam polemik TWK diketahui ada temuan Ombudsman yang menyatakan proses TWK maladministrasi. Ombudsman pun memberi waktu 60 hari untuk melakukan rekomendasinya.

"Nah ini harus diperjelas. Presiden tidak akan bisa lepas dari kewajiban untuk melaksanakan rekomendasi Ombudsman meskipun Polri sudah misalnya menyatakan menerima mereka 58 TMS tersebut jika Presiden tidak membuat kebijakan sendiri," tegasnya.

Tonton video 'Mahfud Ungkap Ide Awal Perekrutan 57 Pegawai KPK Jadi ASN Polri':

[Gambas:Video 20detik]



Selengkapnya di halaman berikutnya...