.webp)
Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo saat itu juga ikut turun tangan. Dia mengaku sudah menghubungi Panglima TNI terkait polemik aset tanah Pemkot Magelang dan Akademi TNI. Ia berharap kedua belah pihak 'cooling down'. Ganjar juga mengusulkan penyelesaikan dengan saling hibah dan disetujui oleh Panglima TNI.
"Sudah saya telepon Panglima TNI, sama-sama cooling down, lah. Wong sama-sama pemerintah, mari bicarakan dari sisi data dan sebagainya, dari sisi manfaat, antar pemerintah kan bisa," kata Ganjar pada 9 Juli 2020).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut Ganjar kedua belah pihak bisa saling hibah jika memang dibutuhkan dilihat dari sisi manfaat. Ganjar pun mengaku siap memfasilitasi.
"Saling hibah saja, antar pemerintah kan sak sedulur (bersaudara), to. 'Oh saya butuh ini tolong bantu, butuh ini, tolong dibantu', maka saya siap fasilitasi. Saya telepon Panglima TNI dan Panglima setuju. Maka cooling down, sama-sama menjaga soal keabsahan, soal manfaat dan sebagainya," jelas Ganjar.
Jika harus pindah, anggaran Pemkot Magelang jelas tidak memungkinkan karena hitungan untuk lahan baru saja sudah mencapai Rp 200 miliar. Ganjar juga berharap permasalahan tersebut tidak mengganggu pelayanan publik dan jalannya pemerintahan.
"Soal nanti siapa mau pakai apa, jangankan wali kota, gubernur siap fasilitasi karena kalau kota saja tidak mampu. Dulu pernah ada hitung-hitungan sampai Rp 200 M cari lahan baru, pasti kota tidak mampu," tandasnya.
 Kantor wali kota Magelang di Jalan Sarwo Edhie Wibowo Kota Magelang, Jateng, tiba-tiba dipasang lambang atau logo TNI. Hingga saat ini belum diketahui siapa yang memasang logo tersebut. (Foto: Eko Susanto) |
Tak cuma itu, pihak Pemkot juga mengaku menyerahkan surat dan data-data dalam upaya menyelesaikan masalah aset ke Setneg. Tim dari Pemkot Magelang sudah mendatangi kantor Kementerian Sekretariat Negara (Setneg) di Jakarta.
Tim tersebut menyerahkan surat dan data-data dalam upaya menyelesaikan masalah aset Akademi TNI yang kini dipakai untuk kantor Pemkot Magelang.
"Kami menyerahkan surat dan data-data (ke Setneg)," kata Sekda Kota Magelang Joko Budiyono yang ikut bersama tim Pemkot Magelang ke Jakarta, saat dihubungi detikcom pada 10 Juli 2020.
(mbr/mbr)
