ADVERTISEMENT

Kantor Wali Kota Magelang Dipasangi Logo TNI, Siapa Pelakunya?

Eko Susanto - detikNews
Kamis, 26 Agu 2021 08:28 WIB
Kota Magelang -

Kantor wali kota Magelang di Jalan Sarwo Edhie Wibowo Kota Magelang, Jateng, tiba-tiba dipasang lambang atau logo TNI. Hingga saat ini belum diketahui siapa yang memasang logo tersebut.

Logo besar tersebut terlihat mulai terlihat terpasang tepat di tengah bangunan kantor ali kota bagian atas sejak Rabu (25/6) siang. Tidak diketahui pihak mana yang telah memasangnya dan sejauh ini juga belum ada pihak yang mengakuinya.

Namun demikian lokasi kompleks balai kota tersebut memang hingga kita masih diperebutkan kepemilikannya. Pada awal Juli 2020 lalu sejumlah anggota TNI dari Akademi TNI pernah mendatangi kantor Pemkot dan DPRD Kota Magelang. Mereka memasang patok di kompleks kantor pemerintah dan legislatif Kota Magelang tersebut.

Saat itu prajurit TNI memasang lima patok yang berada di dekat pagar kantor balai kota Magelang bertuliskan 'Tanah dan Bangunan Ini Milik Dephankam Cq Mako AKABRI/Mako Akademi TNI. Berdasarkan SHP No 9 tahun 1981 IKN No 2020335014, Luas Tanah 40.000 meter persegi'. Hingga kini patok tersebut masih tetap berdiri di lokasi pemasangannya.

Sedangkan terkait pemasangan logo TNI, pihak Pemkot menanggapinya dengan santai. "Tetap bekerja seperti biasa, kerjakan tugas dan tanggung jawab masing-masing. Tetap berikan pelayanan masyarakat sebaik-baiknya," ungkap Sekda Kota Magelang Joko Budiyono, dalam keterangan pers yang diterima, Kamis (26/8) pagi.

Joko mengatakan, saat ini Kota Magelang sedang fokus pada penanganan COVID-19. Apalagi kota ini masih harus melanjutkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Level 4 sesuai Instruksi Mendagri Nomor 35 Tahun 2021.

"Kita sedang fokus pada penanganan COVID-19, pemulihan ekonomi dan percepatan vaksinasi. Termasuk sosialisasi protokol kesehatan (prokes) kepada masyarakat agar Kota Magelang turun level," katanya.

Joko mengatakan, Pemkot Magelang masih terus berikhtiar untuk menyelesaikan polemik ini dengan sebaik-baiknya. Termasuk pada 18 Agustus 2021, Deputi Bidkor Hukum dan HAM Kemenko Polhukam memfasilitasi Pemkot Magelang untuk membahas permasalahan ini bersama Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Magelang, BPN Provinsi Jawa Tengah, pihak Akademi TNI, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Pertahanan (Kemenhan) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI.

Pemkot Magelang tidak serta merta menempati aset ini. Ada dokumen berupa surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah nomor 011/03427 tertanggal 4 Februari 1985, yang berisi tentang serah terima bangunan eks MAKO AKABRI di Magelang.

Selain itu, ada surat pernyataan bermaterai yang ditandatangani Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Magelang masa bhakti 1979-1989 Brigjen TNI (purn) Drs H A Bagus Panuntun, tertanggal 29 Agustus 2012, tentang adanya perintah Menteri Pertahanan RI Letjen TNI (purn) Soepardjo Rustam untuk menggunakan Gedung MAKO AKABRI sebagai kantor Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang.

"Di samping itu, prasasti-prasasti yang di sini menunjukkan ada penyerahan aset tanah dan bangunan Pemkot Magelang. Kalau Akademi TNI memasang logo ya monggo, biar masyarakat yang menilai. Kita kan sesama aparatur negara, melayani masyarakat semua," kata Joko.

Ia pun berharap persoalan ini tidak mempengaruhi kondisi masyarakat yang sedang menghadapi COVID-19. Pemerintah dan masyarakat sedang bekerja sangat keras agar segera terbebas dari pandemi ini.

"Kita harapkan Kota Magelang tetap kondusif di situasi COVID-19 seperti ini," tuturnya.

(mbr/mbr)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT