.webp)
Tim dari Pemerintah Kota (Pemkot) Magelang mendatangi kantor Kementerian Sekretariat Negara (Setneg) di Jakarta. Tim tersebut menyerahkan surat dan data-data dalam upaya menyelesaikan masalah aset Akademi TNI yang kini dipakai untuk kantor Pemkot Magelang.
"Kami menyerahkan surat dan data-data (ke Setneg)," kata Sekda Kota Magelang Joko Budiyono yang ikut bersama tim Pemkot Magelang ke Jakarta, saat dihubungi detikcom, Jumat (10/7/2020).
Sementara itu, Wali Kota Magelang Sigit Widyonindito menunggu kabar dari tim di Jakarta, apakah dia harus ikut menyusul untuk membahas persoalan ini.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Terus ini. Terus kita kasihkan Pak Sekda dan tim, sekarang berada di Jakarta. Nanti kita lihat, apakah saya harus berangkat atau bagaimana," ujarnya saat ditemui wartawan di Magelang.
Pemkot Magelang juga telah melakukan pertemuan dengan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo untuk menyelesaikan permasalahan aset yang kini dipakai sebagai kantor Pemkot Magelang.
Dalam pertemuan pada Kamis (9/7) itu, Sigit bersama Wakil Wali Kota Magelang Windarti Agustina, Ketua DPRD Kota Magelang Budi Prayitno, Sekda Joko Budiyono beserta jajarannya. Di pertemuan itu, disinggung koordinasi akan melibatkan pemerintah pusat.
"Alhamdulillah baik, tanggapan beliau (Gubernur) baik, dari tim beliau persepsinya itu bahwa tahun 1985 seperti itu sudah dihibahkan. Baik, karena beliau pimpinan kita, saya lapor, penguatan dan lain sebagainya. Kelihatannya sudah akan dikomunikasikan oleh unsur pimpinan yang ada di pusat," tutur Sigit.
Sementara itu saat ditanya apakah Pemkot Magelang sudah berkomunikasi lagi dengan pihak Akademi TNI, Sigit mengaku belum.
"Sementara belum. Sementara belum," ujarnya.
Diberitakan sebelumnya, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengaku sudah menghubungi Panglima TNI terkait polemik aset tanah Pemkot Magelang dan Akademi TNI. Ia berharap kedua belah pihak 'cooling down'. Ganjar juga mengusulkan penyelesaikan dengan saling hibah dan disetuji oleh Panglima TNI.
"Sudah saya telepon Panglima TNI, sama-sama cooling down, lah. Wong sama-sama pemerintah, mari bicarakan dari sisi data dan sebagainya, dari sisi manfaat, antarpemerintah kan bisa," kata Ganjar di rumah dinasnya, Kamis (9/7) malam.
Menurut Ganjar kedua belah pihak bisa saling hibah jika memang dibutuhkan dilihat dari sisi manfaat. Ganjar pun mengaku siap memfasilitasi.
"Saling hibah saja, antar pemerintah kan sak sedulur (bersaudara), to. 'Oh saya butuh ini tolong bantu, butuh ini, tolong dibantu', maka saya siap fasilitasi. Saya telepon Panglima TNI dan Panglima setuju. Maka cooling down, sama-sama menjaga soal keabsahan, soal manfaat dan sebagainya," jelas Ganjar.
Jika harus pindah, anggaran Pemkot Magelang jelas tidak memungkinkan karena hitungan untuk lahan baru saja sudah mencapai Rp 200 miliar. Ganjar juga berharap permasalahan tersebut tidak mengganggu pelayanan publik dan jalannya pemerintahan.
"Soal nanti siapa mau pakai apa, jangankan wali kota, gubernur siap fasilitasi karena kalau kota saja tidak mampu. Dulu pernah ada hitung-hitungan sampai Rp 200 M cari lahan baru, pasti kota tidak mampu," tandasnya.
Untuk diketahui, hari Jumat (3/7) pekan lalu sebuah papan dipasang anggota TNI di depan Kantor Wali Kota Magelang. Papan itu bertuliskan "Tanah dan Bangunan Ini Milik Dephankam Cq. Mako Akabri/Mako Akademi TNI, Berdasarkan SHP No. Tahun 1981, IKM No.2020335014, Luas Tanah 40.000 M2".
Danjen Akademi TNI telah secara terbuka meminta Pemkot Magelang untuk pindah kantor. Hal ini sesuai dengan kepemilikan aset dan sertifikat kompleks kantor Pemkot Magelang milik Mako Akabri/Akademi TNI.
Sedangkan Wali Kota Magelang Sigit Widyonindito mengatakan, sesuai dokumen ada pelimpahan untuk menempati sebagai kantor Wali Kota Magelang. Pelimpahan tersebut terjadi di era Menteri Pertahanan Soesilo Sudarman, Mendagri Supardjo Rustam kepada Gubernur Jawa Tengah lalu dilanjutkan kepada Pemkot Magelang pada tahun 1985.
