.webp)
Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo sudah menghubungi Panglima TNI terkait polemik aset tanah Pemkot Magelang dan Akademi TNI. Ia berharap kedua belah pihak 'cooling down'. Ganjar juga mengusulkan penyelesaikan dengan saling hibah dan disetuji oleh Panglima TNI.
"Sudah saya telepon Panglima TNI, sama-sama cooling down, lah. Wong sama-sama pemerintah, mari bicarakan dari sisi data dan sebagainya, dari sisi manfaat, antar pemerintah kan bisa," kata Ganjar di rumah dinasnya, Kamis (9/7/2020) malam.
Menurut Ganjar kedua belah pihak bisa saling hibah jika memang dibutuhkan dilihat dari sisi manfaat. Ganjar pun mengaku siap memfasilitasi.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Saling hibah saja, antar pemerintah kan sak sedulur (bersaudara), to. 'Oh saya butuh ini tolong bantu, butuh ini, tolong dibantu', maka saya siap fasilitasi. Saya telepon Panglima TNI dan Panglima setuju. Maka cooling down, sama-sama menjaga soal keabsahan, soal manfaat dan sebagainya," jelas Ganjar.
Jika harus pindah, anggaran Pemkot Magelang jelas tidak memungkinkan karena hitungan untuk lahan baru saja sudah mencapai Rp 200 miliar. Ganjar juga berharap permasalahan tersebut tidak mengganggu pelayanan publik dan jalannya pemerintahan.
"Soal nanti siapa mau pakai apa, jangankan wali kota, gubernur siap fasilitasi karena kalau kota saja tidak mampu. Dulu pernah ada hitung-hitungan sampai Rp 200 M cari lahan baru, pasti kota tidak mampu," tandasnya.
Danjen Akademi TNI telah secara terbuka meminta Pemkot Magelang untuk pindah kantor. Hal ini sesuai dengan kepemilikan aset dan sertifikat kompleks kantor Pemkot Magelang milik Mako Akabri/Akademi TNI.
Sedangkan Wali Kota Magelang Sigit Widyonindito mengatakan, sesuai dokumen ada pelimpahan untuk menempati sebagai kantor Wali Kota Magelang. Pelimpahan tersebut terjadi di era Menteri Pertahanan Soesilo Sudarman, Mendagri Supardjo Rustam kepada Gubernur Jawa Tengah lalu dilanjutkan kepada Pemkot Magelang pada tahun 1985.
