Kilas Balik Rebutan Lahan Kantor Walkot Magelang yang Kini Dipasangi Logo TNI

Kota Magelang -

Rebutan lahan gedung kantor wali kota Magelang, Jateng, dengan pihak TNI, bukan persoalan baru. Bahkan Gubernur Ganjar Pranowo mengaku pernah membicarakan hal tersebut secara khusus dengan Panglima TNI. Tim Pemkot Magelang juga pernah menyerahkan sejumlah dokumen ke Kementerian Setneg untuk upaya penyelesaian.

Pada 3 Juli 2020, sejumlah prajurit dari Akademi TNI naik enam truk bertuliskan Akademi TNI mendatangi kompleks kantor Pemkot dan DPRD Kota Magelang. Mereka memasang patok di kompleks kantor pemerintah dan legislatif Kota Magelang tersebut.

Setelah itu, prajurit TNI memasang lima patok yang berada di dekat pagar kantor Pemkot Magelang di Jalan Jenderal Sarwo Edhie Wibowo Kota Magelang serta di depan kantor DPRD Kota Magelang.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Patok yang dipasang berwarna putih dan bertuliskan 'Tanah dan Bangunan Ini Milik Dephankam Cq Mako AKABRI/Mako Akademi TNI. Berdasarkan SHP No 9 tahun 1981 IKN No 2020335014, Luas Tanah 40.000 meter persegi'. Adapun pemasangan patok ini dipimpin Komandan Resimen Candradimuka Akademi TNI Kolonel Pas Tri Bowo.

"Hari ini, kami akan melakukan pemasangan (patok). Ini bermaksud bahwa kepemilikan adalah hak kami yang memiliki sertifikat. Luasnya kurang lebih 40.000 meter persegi," kata Komandan Resimen Candradimuka Akademi TNI Kolonel (Pas) Tri Bowo, saat itu.

Patok-patok itu hingga kini pun masih terpasang di area tersebut. Bahkan, setelah lebih dari setahun, kini ada 'tambahan' logo TNI ukuran besar dipasang tepat di tengah bagian atas bangunan gedung Wali Kota Magelang. Logo tersebut terlihat terpasang sejak kemarin, Rabu (25/8) siang, saat kantor sepi karena ASN work from home (WFH). Berbeda dengan saat pemasangan patok, pemasangan logo kali ini belum ada yang mengakui memasang.

Pihak TNI menyebut bahwa Pemkot Magelang menggunakan menggunakan aset Mako AKABRI sejak tahun 1985. Pihaknya berharap Pemkot Magelang segera pindah. Nantinya kompleks kantor Pemkot Magelang tersebut akan digunakan Akademi TNI.

"Pemkot Magelang menggunakan aset Mako AKABRI yang saat ini menjadi Mako Akademi TNI. Jadi sebenarnya yang disampaikan oleh pimpinan kami bahwa selama ini, Pemkot perkantorannya menggunakan aset Mako AKABRI sejak 1985. Sementara kami, yang ada di sini, Resimen Candradimuka Akademi TNI, fasilitas yang kami gunakan adalah dari fasilitas Akmil," ujar Tri Bowo saat itu.

Sedangkan Pemkot Magelang menjelaskan sesuai dokumen, ada pelimpahan untuk menempati sebagai kantor Wali Kota Magelang. Pelimpahan tersebut terjadi di era Menteri Pertahanan Soesilo Sudarman, Mendagri Supardjo Rustam kepada Gubernur Jawa Tengah terus kepada Pemkot Magelang.

"Perlu saya sampaikan kepada teman-teman pers, saya melihat dokumen yang ada. Aset yang ada di Pemerintah Kota Magelang tahun 1985, 'Pak Menteri Pertahanan waktu itu, Jenderal Soesilo Sudarman menyerahkan kepada Pak Mendagri Supardjo Rustam. Kemudian dari Mendagri kepada Gubernur Jawa Tengah menyerahkan supaya ditempati Kantor Wali Kota Magelang," ujar Wali Kota Magelang Sigit Widyonindito saat itu.

Selanjutnya: Ganjar-Panglima TNI pernah singgung rencana hibah

Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo saat itu juga ikut turun tangan. Dia mengaku sudah menghubungi Panglima TNI terkait polemik aset tanah Pemkot Magelang dan Akademi TNI. Ia berharap kedua belah pihak 'cooling down'. Ganjar juga mengusulkan penyelesaikan dengan saling hibah dan disetujui oleh Panglima TNI.

"Sudah saya telepon Panglima TNI, sama-sama cooling down, lah. Wong sama-sama pemerintah, mari bicarakan dari sisi data dan sebagainya, dari sisi manfaat, antar pemerintah kan bisa," kata Ganjar pada 9 Juli 2020).

Menurut Ganjar kedua belah pihak bisa saling hibah jika memang dibutuhkan dilihat dari sisi manfaat. Ganjar pun mengaku siap memfasilitasi.

"Saling hibah saja, antar pemerintah kan sak sedulur (bersaudara), to. 'Oh saya butuh ini tolong bantu, butuh ini, tolong dibantu', maka saya siap fasilitasi. Saya telepon Panglima TNI dan Panglima setuju. Maka cooling down, sama-sama menjaga soal keabsahan, soal manfaat dan sebagainya," jelas Ganjar.

Jika harus pindah, anggaran Pemkot Magelang jelas tidak memungkinkan karena hitungan untuk lahan baru saja sudah mencapai Rp 200 miliar. Ganjar juga berharap permasalahan tersebut tidak mengganggu pelayanan publik dan jalannya pemerintahan.

"Soal nanti siapa mau pakai apa, jangankan wali kota, gubernur siap fasilitasi karena kalau kota saja tidak mampu. Dulu pernah ada hitung-hitungan sampai Rp 200 M cari lahan baru, pasti kota tidak mampu," tandasnya.

Kantor wali kota Magelang di Jalan Sarwo Edhie Wibowo Kota Magelang, Jateng, tiba-tiba dipasang lambang atau logo TNI. Hingga saat ini belum diketahui siapa yang memasang logo tersebut. (Foto: Eko Susanto)

Tak cuma itu, pihak Pemkot juga mengaku menyerahkan surat dan data-data dalam upaya menyelesaikan masalah aset ke Setneg. Tim dari Pemkot Magelang sudah mendatangi kantor Kementerian Sekretariat Negara (Setneg) di Jakarta.

Tim tersebut menyerahkan surat dan data-data dalam upaya menyelesaikan masalah aset Akademi TNI yang kini dipakai untuk kantor Pemkot Magelang.

"Kami menyerahkan surat dan data-data (ke Setneg)," kata Sekda Kota Magelang Joko Budiyono yang ikut bersama tim Pemkot Magelang ke Jakarta, saat dihubungi detikcom pada 10 Juli 2020.

Halaman 1 2

Selanjutnya