.webp)
Anggaran bantuan tak terduga (BTT) di APBD Klaten tahun 2021 bakal dinaikkan nyaris 400 persen dari sebelumnya. Kenaikan anggaran itu disebut untuk membiayai kegiatan penanganan dampak virus Corona atau COVID-19.
"BTT kita perubahan cukup besar, ditambah tahun ini karena memang kondisi COVID kita tidak tahu sampai kapan berakhir. Dengan ada BTT, pencegahan dan penanggulangan bisa teratasi karena ada anggarannya," kata Bupati Klaten Sri Mulyani usai rapat paripurna penyampaian kebijakan umum anggaran dsn prioritas plafon anggaran sementara (KUA PPAS) APBD perubahan 2021 di DPRD Klaten, Senin (23/8/2021),
Mulyani menjelaskan penambahan anggaran itu akan digunakan untuk beberapa kegiatan. Salah satunya untuk memberi bantuan modal bagi pedagang kecil yang terdampak COVID.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Ada rencana saya memberikan bantuan untuk pedagang kecil setiap desa 20 orang. Akan kita gunakan untuk memberi santunan keluarga yang meninggal karena COVID yang jumlahnya 2.000 lebih," sambung Mulyani.
Selain itu, penambahan anggaran akan digunakan untuk siswa yang orang tuanya meninggal karena COVID. Sehingga fokus peningkatan anggaran ini untuk penanganan dampak COVID-19.
"Ada untuk beasiswa SD dan SMP yang ditinggal orang tua karena COVID. Intinya ini nanti masih dalam penanganan COVID, pemulihan ekonomi dan bantuan ke masyarakat yang terdampak COVID-19," jelas Mulyani.
Mulyani menyebut anggaran bantuan tak terduga itu semula sebesar Rp 15 miliar. Namun, kini meningkat Rp 59.582.615.273 atau nyaris 400 persen.
"Sebelumnya hanya Rp 15 miliar menjadi Rp 74.582.415.273 atau naik 397, 22 persen," jelas Mulyani.
Ketua DPRD Kabupaten Klaten Hamenang Wajar Ismoyo menambahkan kenaikan anggaran itu sebatas usulan yang masih akan dibahas DPRD. Meski begitu, pihaknya sepakat jika kenaikan anggaran itu untuk penanganan COVID.
"Kita masih akan bahas dengan teman-teman di badan anggaran. Tapi kita sepakat itu untuk penanganan COVID agar di Klaten segera membaik," jelas Hamenang kepada detikcom.
Hamenang pun menyoroti sejumlah kegiatan yang mendesak seperti vaksinasi COVID dan bantuan sosial. Dia juga minta agar BPBD dan Pos Aju pemakaman diperkuat.
"Bisa diserap juga ke Pos Aju sebab kegiatannya luar biasa. Di samping itu juga untuk bansos warga dan kita sepakat kalau itu untuk penanganan dampak COVID-19," tambah Hamenang.
(ams/sip)
