.webp)
Ketua Umum Golkar, Bahlil Lahadalia, mengatakan reshuffle kabinet atau pergantian menteri di kabinet merupakan hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto. Bahlil menyebut sejauh ini tak ada perubahan reshuffle di zaman Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dengan Presiden ke-8 Prabowo Subianto.
"Nggak ada (perbedaan di zaman Jokowi-Prabowo), apa ya? Reshuffle itu hanya sebagai bagian aktivitas rutin yang setiap saat bisa dilakukan oleh Presiden," kata Bahlil di Pullman Central Park, Grogol, Jakarta Barat, Senin (15/9/2025) malam.
Baca juga: Budi Arie Bakal Dapat Tugas Baru Prabowo? |
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Bahlil mengatakan Presiden mengetahui menteri yang terbaik untuk kabinetnya. Partai Golkar, kata dia, dalam posisi menghargai keputusan Presiden.
"Karena tim yang kompak itu kan yang tahu Presiden. Jadi itu kita sekali lagi menghargai hak progresif Bapak Presiden," ujar Menteri ESDM RI ini.
"Menyangkut menteri, kita harus menghargai hak prerogatif Bapak Presiden. Karena memberhentikan atau mengangkat menteri, itu adalah hak prerogatif. Bapak Presiden," sambungnya.
Diketahui, reshuffle kedua Kabinet Merah Putih terjadi pada Senin (8/9) lalu di Istana Negara, Jakarta. Berikut ini jajaran menteri yang di-reshuffle oleh Prabowo:
Menteri Koordinator Politik dan Keamanan: Budi Gunawan
Menteri Keuangan: Sri Mulyani
Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia: Abdul Kadir Karding
Menteri Koperasi: Budi Arie Setiadi
Menteri Pemuda dan Olahraga: Dito Ariotedjo
Pada saat pelantikan, hanya tiga menteri dan satu wamen yang diumumkan. Posisi menpora dan menko polkam belum diumumkan. Berikut menteri-wamen yang dilantik:
Menteri Keuangan: Purbaya Yudhi Sadewa
Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia: Mukhtarudin
Menteri Koperasi: Ferry Juliantono
Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf beserta Wamen Dahnil Anzar Simanjuntak
