PPKM Diperpanjang, Begini Rincian Alokasi Bansos di Jateng

Angling Adhitya Purbaya - detikNews
Rabu, 21 Jul 2021 13:53 WIB
Gubernur Jateng Ganjar Pranowo saat berada di RSUD dr Tjitrowardojo Purworejo, Kamis (1/7/2021).
Gubernur Jateng Ganjar Pranowo saat berada di RSUD dr Tjitrowardojo Purworejo, Kamis (1/7/2021). (Foto: Rinto Heksantoro/detikcom)
Semarang -

Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo sempat menyebut perpanjangan PPKM Darurat akan memberatkan masyarakat. Namun setelah keputusan pemerintah maneruskan masa PPKM, Ganjar menyebut bantuan akan digelontorkan.

"Makanya biar ringan, bantuan dikeluarkan. Maka ada dua pilihan, satu PPKM diperpanjang atau tidak, kalau diperpanjang, bansos harus keluar. Kalau bansos keluar mereka akan tenang," kata Ganjar di kantornya, Rabu (21/7/2021).

Ganjar kemudian merinci anggaran yang sudah disiapkan dari sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Jateng tahun 2021. Anggaran itu digunakan untuk bantuan sosial antisipasi dampak PPKM.

"Sudah ada alokasinya. Umpama sisi infrastruktur, ada sumbangan listrik untuk alokasi 15.000 KK (kepala keluarga). Pembangunan rehab dan distribusi rumah korban bencana alokasi 327 unit. Dari ini saja, ada Rp 12,8 miliar dan saya minta bisa ditambah," ujarnya.

Ganjar menyebutkan total ada Rp 381,8 miliar anggaran dari Pemprov Jawa Tengah yang dialokasikan untuk bantuan dari sisi sosial. Selain itu ada juga dana bantuan dari pemerintah pusat senilai Rp 2,4 triliun.

"Diantaranya untuk program jambanisasi, alat bantu produksi, Kartu Jateng Sejahtera, beasiswa untuk siswa kurang mampu, hibah Kemenag dan lainnya. Sementara anggaran dari pusat itu ada tujuh kegiatan, diantaranya BLT Dana Desa, bansos PKH, BPNT, BST dan bantuan beras untuk 7,6 juta KK," urai Ganjar.

Dari sisi ekonomi, lanjut Ganjar, ada anggaran total Rp 24,1 miliar dari APBD Provinsi dan Rp 2,2 triliun dari APBN. Untuk anggaran APBD, bantuan diberikan untuk BBM nelayan, asuransi nelayan, paket olahan ikan, cadangan beras dan bansos paket peternakan.

"Sementara anggaran APBN untuk bantuan produktif usaha mikro, sudah terealisir sebesar 1,1 juta UKM dengan target 2,8 juta. Masing-masing Rp 1,2 juta. Selain itu, ada juga kartu prakerja untuk 350.000 orang dan terealisasi 194.718 orang. Ini yang saya maksud harus digas agar segera tersalurkan," terangnya.

Selain itu Ganjar juga menjelaskan adanya refocusing anggaran lagi. Sejumlah OPD sudah mengusulkan rencana tersebut. Antara lain untuk bantuan sosial 133.555 KK yang masing-masing akan menerima Rp 200 ribu. Bantuan akan diberikan untuk pedagang, sopir, tukang ojek, dan lainnya.

Kemudian ada usulan bansos 157.795 UKM yang terdampak COVID-19, bantuan Dinas Ketahanan Pangan sekitar Rp 3,3 miliar untuk petani, lalu Dinas Pertanian dan Perkebunan menyalurkan bantuan untuk 5.708 kelompok tani dan Disperindag mengusulkan bantuan produk bahan baku industri bagi 3500 IKM.

"Terakhir dari Disporapar yang mengusulkan bantuan sembako bagi 12.586 pelaku pariwisata yang terdampak PPKM. Jadi kira-kira kita siapkan Rp 143,5 miliar. Sudah ada hitungan detailnya seperti itu," pungkasnya.

(sip/mbr)