.webp)
Epidemiolog UGM dr Riris Andono Ahmad meminta Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) tegas dalam menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat. Diketahui, kasus harian positif COVID-19 di DIY terus melonjak meski PPKM Darurat Jawa-Bali telah berlangsung 12 hari per 14 Juli 2021.
Riris mengatakan, dengan implementasi secara serius dan tegas di lapangan, PPKM Darurat diharapkan bisa berjalan efektif dan memberikan dampak signifikan menurunkan lonjakan kasus COVID-19 di DIY.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Tujuan PPKM kan menurunkan mobilitas. Jadi penerapannya harus tegas, pembatasan mobilitas harus ketat, tapi saat ini implementasinya tidak cukup kuat menekan mobilitas," kata Riris dalam rilis UGM, Rabu (14/7/2021).
Ia menyampaikan penurunan mobilitas masyarakat DIY selama pemberlakuan PPKM Darurat sejak 3 Juli 2021 belum signifikan. Dengan kata lain angka penurunan mobilitas masyarakat DIY masih rendah.
"Dari Google Traffic, sebelum PPKM yang tinggal di rumah ada sebanyak 15 persen, lalu saat PPKM meningkat jadi 20 persen. Dengan begitu hanya ada penambahan 5 persen saja dan angka ini tidak cukup untuk menekan penularan COVID-19. Setidaknya perlu 70 persen dari populasi membatasi mobilitas baru punya dampak besar," urainya.
Kondisi tersebut menunjukkan implementasi PPKM Darurat di lapangan belum cukup kuat. Menurutnya, penerapan PPKM Darurat tidak hanya sebatas menutup akses lalu lintas atau jalan untuk menghentikan mobilitas.
Namun, perlu ada rekayasa sosial agar masyarakat bisa patuh menjalankan protokol kesehatan khususnya terkait membatasi mobilitas. Beberapa upaya yang bisa dilakukan, kata dia, seperti penindakan hukum yang tegas bagi pelanggarannya, pemberian bantuan hidup menggunakan Dana Keistimewaan (Danais) maupun dana desa, dan lainnya.
"Tidak hanya butuh kebijakan, pemerintah harus memobilisasi hal itu secara aktif," sebutnya.
Kondisi kasus COVID-19 di DIY bisa dibilang tidak main-main. Bahkan Menkes Budi Gunadi Sadikin dalam beberapa kesempatan mengatakan DIY menjadi salah satu provinsi di Indonesia yang mengalami dampak paling berat jika lonjakan kasus COVID-19 terus saja terjadi.
Penambahan kasus baru yang tinggi setiap harinya membuat bed occupancy rate (BOR) atau ketersediaan tempat tidur di rumah sakit rujukan DIY masih di atas angka 90 persen. Saat ini BOR rumah sakit rujukan DIY tercatat penuh di angka 99,56 persen atau 1.369 dari 1.375 tempat tidur.
Riris menyebutkan penambahan kapasitas rumah sakit rujukan COVID-19 dapat menjadi salah satu opsi untuk mengurai persoalan tersebut. Kendati begitu, upaya tersebut perlu tetap dibarengi dengan pembatasan mobilitas masyarakat.
Sebab, seberapa banyak penambahan kapasitas rumah sakit, termasuk rumah sakit darurat ataupun shelter tidak akan berjalan optimal jika penularan masih terus terjadi dalam jumlah yang tinggi.
"Mau ditambah seberapapun, kalau penularannya masih terjadi maka suatu saat akan tidak mampu lagi menampung. Tetap mobilitas harus diperketat," pungkasnya.
Simak video 'Terus Meroket! Kasus Baru Corona RI 14 Juli Tambah 54.517':
