Pengurus Wilayah Muhammadiyah (PWM) dan Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mendesak Gubernur Sri Sultan Hamengku Buwono (HB) X untuk menarik rem darurat terkait lonjakan kasus virus Corona atau COVID-19. Pemerintah Daerah (Pemda) DIY menyebut hal itu adalah kewenangan pemerintah pusat.
"Masukan itu menjadi bahan pertimbangan serius. Sampai hari ini, Pemda belum berkesempatan mengusulkan PSBB (pembatasan sosial berskala besar)," kata Sekretaris Daerah (Sekda) DIY Kadarmanta Baskara Aji, saat jumpa pers virtual, Selasa (29/6/2021).
Aji mengungkapkan, kewenangan PSBB sepenuhnya berada di tangan pemerintah pusat. Pemda hanya berwenang sebatas mengusulkan. Itu pun kalau usulan mereka diterima.
"Kewenangan PSBB ini yang memutuskan adalah pemerintah pusat. Kami hanya mengusulkan," jelasnya.
Begitu pun dengan adanya informasi soal rencana Presiden Joko Widodo akan memberlakukan PPKM Darurat. Yaitu kebijakan semacam PSBB yang membatasi semua aktivitas di luar ruangan.
"Jam 12.30 WIB, saya tentu bersama Pak Gubernur (DIY) diundang rapat di Jakarta, siapa tahu itu (pemberlakuan PPKM Darurat) jadi pembicaraan. Tapi, sampai hari ini, berlaku PPKM Mikro 22 Juni sampai 5 Juli itu," ungkap Aji.
Karena belum ada instruksi dari pusat, lanjut Aji, pihaknya memilih untuk menggencarkan sosialisasi kembali soal prokes dan menambah bed di rumah sakit.
"BOR (bed occupancy rate), semakin hari semakin tinggi. Kami telah koordinasi dengan rumah sakit untuk menambah bed. Beberapa rumah sakit bersedia menambah dengan mengganti bed reguler menjadi COVID-19," katanya.
Selain itu, penambahan bed juga dilakukan di luar rumah sakit. Yakni dengan penambahan shelter dan mendirikan tenda di kawasan rumah sakit.
"PDHI di Kalasan itu mau membantu rumah sakit Respati, 13 ICU dan 50 non-ICU. Kota, Pusat Diklat Kemensos, diizinkan shelter, bisa dikembangkan bisa menjadi lapangan. 30 shelter baru di desa-desa. Shelter Gemawang. Mendirikan tenda, teman-teman BPBD telah meminta tambahan tenda dan bed untuk menambah bed di rumah sakit," katanya.
Mulai Juli ini, kata Aji, Pemda DIY juga akan memberikan bantuan makanan bagi warga yang menjalani isolasi mandiri.
"Supaya yang tidak bisa isolasi di rumah, isolasi di shelter. Mulai Juli nanti, Dinsos memberikan permakanan," ujarnya.
Diberitakan sebelumnya, Pengurus Wilayah Muhammadiyah (PWM) dan Forum Pengurangan Resiko Bencana (FPRB) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mendesak Gubernur Sri Sultan Hamengku Buwono X untuk menarik rem darurat. Hal ini terkait dengan melonjaknya kasus Corona di DIY yang mencapai lebih dari 800 kasus baru dalam sehari.
Simak video 'Ledakan Pasien Covid-19, RS Rujukan di Yogya Dirikan Tenda Darurat':
Selengkapnya di halaman selanjutnya...
(rih/rih)