Ombudsman: Rusuh Malioboro Percepat Terbitnya Pergub Batasan Demo di Yogya

Jauh Hari Wawan S - detikNews
Kamis, 25 Feb 2021 19:07 WIB
Tugu Pal Putih Yogyakarta bebas dari kabel listrik, Rabu (16/12/2020)
Foto: Tugu Pal Putih Yogyakarta (Agus Septiawan/detikTravel)
Sleman -

Ombudsman RI (ORI) Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) memanggil Kepala Biro (Kabiro) Hukum Sekretariat Daerah (Setda) DIY, Dewo Isnu Broto, untuk menjelaskan Pergub Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengendalian Pelaksanaan Penyampaian Pendapat di Muka Umum Pada Ruang Terbuka. Dewo menyebut aturan itu dibuat demi menjamin keamanan semua pihak.

Kepada Ombudsman, Dewo mengaku Pergub ini dibuat untuk menjamin keamanan mereka yang sedang menyampaikan aspirasinya maupun masyarakat yang sedang melaksanakan aktivitas ekonomi atau yang lainnya.

"Jadi benar-benar untuk menjamin keamanan teman-teman yang sedang berdemo bisa menyampaikan pendapatnya secara bebas tetapi aman dalam menyampaikan dari hal yang tidak diinginkan," kata Dewo ditemui di kantor ORI DIY, Caturtunggal, Depok, Sleman, Kamis (25/2/2021).

Seperti diketahui, Aliansi Rakyat untuk Demokrasi Yogyakarta (ARDY) melaporkan adanya dugaan mal administrasi terkait penerbitan Pergub Nomor 1 Tahun 2021 yang disebut tak melibatkan masyarakat dalam perancangannya.

Salah satu yang dipermasalahkan ARDY adalah pada Bab II Pasal 5, soal Pemda DIY mengatur penyampaian pendapat di muka umum yang hanya bisa dilaksanakan di ruang terbuka kecuali di kawasan Istana Negara Gedung Agung, Kraton Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat, Kraton Kadipaten Pakualaman, Kotagede dan Malioboro. Semua diatur dengan radius 500 meter dari pagar atau titik terluar.

Dewo menjelaskan, penyampaian pendapat diatur dalam Undang-Undang No 9 tahun 1998. Di dalamnya ada tata cara menyampaikan pendapatan dilaksanakan dengan tertib menjaga keamanan dan kenyamanan. Dikeluarkannya Pergub ini merupakan salah satu tindak lanjut dari UU tersebut.

Adapun aturan turunan dari UU Nomor 9 itu antara lain Keputusan Presiden Nomor 63 Tahun 2004 tentang Pengamanan Obyek Vital Nasional serta Keputusan Menteri Pariwisata Nomor KM.70/UM.001/MP/2016 tentang Penetapan Obyek Vital Nasional di Sektor Pariwisata. Di Yogyakarta, objek vital di antaranya meliputi kawasan Malioboro, Istana Negara, dan Keraton.

"Intinya untuk wilayah Malioboro, teman-teman tetap boleh demo. Jadi di Pergub ini menyatakan bahwa tidak ada larangan teman-teman untuk menyampaikan pendapat tetap boleh demo," urainya.

"Cuma untuk wilayah di Malioboro karena objek vital nasional yang diatur melalui dari Undang-undang 98 kemudian, Perpres 63 tahun 2004, kemudian Peraturan Pariwisata nomor 73 tahun 2016 di situ disebutkan objek vital negara harus kita jaga maka yuk kita sama-sama menjaga objek vital negara itu," sambungnya.

Selanjutnya, penjelasan Kepala ORI DIY...

Simak video 'Komnas HAM Bakal Proses Laporan Masyarakat Terhadap Sultan HB X':

[Gambas:Video 20detik]



Selanjutnya
Halaman
1 2