.webp)
Kepala BPN Boyolali, Kasten Situmorang, dikonfirmasi mengaku belum menerima surat dari Kejaksaan Agung tersebut. Jika surat itu sudah ada, pihaknya akan menindaklanjuti untuk melakukan pemblokiran.
"Kita belum dapat surat itu, belum. Prosedurnya kalau (surat dari Kejagung) itu dapat, ada (sudah diterima BPN Boyolali), memang ya kita blokir. Tapi belum," kata Kasten Situmorang, ditemui usai menghadiri pelepasan akhir masa jabatan Bupati Boyolali, Seno Samodro, di kantor Bupati Boyolali, Rabu (17/2/2021).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pihaknya menyatakan akan menindaklanjuti surat dari Kejagung itu jika sudah diterimanya. Teknis pemblokiran, jelas dia, karena sistemnya sudah online, sehingga pemblokiran dilakukan melalui komputer. Jika sudah diblokir, maka obyek tersebut sudah tidak bisa digerakkan.
"Teknis kita blokir di komputer. Jadi kalau sudah diblokir tidak bisa digerakkan, kan gitu. Kita kan sudah online, tidak manual lagi. Jadi seandainya ada ini, ini, ini, tidak bisa karena diblokir berdasarkan surat (dari Kejagung) itu," jelasnya.
"Kita tunggu suratnya," pungkas Kasten.
Beberapa hari selanjutnya, MAKI kembali melaporkan ke Kejagung puluhan aset yang disebut terkait dengan korupsi Asabri. 27 aset tersebut rata-rata berada di kawasan Solo dan sekitarnya. Sejumlah aset seperti hotel dan perusahaan transportasi juga memiliki cabang di Yogyakarta, Jakarta dan Bali.
Selain aset berbentuk fisik, MAKI juga melaporkan sejumlah aset lain, seperti saham pada perusahaan PT PD2. Kemudian ada pula harta berupa deposito dan koleksi perhiasan.
"Tadi sudah kita laporkan ke Kejagung melalui media daring pagi tadi. Kami juga menyerahkan beberapa nomor rekening bank yang diduga terkait investasi dan bisnis SWJ dan SSJ," katanya.
Selanjutnya, daftar 27 aset yang dilaporkan MAKI diduga terkait korupsi Asabri...
