Eks Kapolsek Cerita Pencabutan Izin Dangdutan Waket DPRD Tegal

Imam Suripto - detikNews
Selasa, 01 Des 2020 16:05 WIB
Eks Kapolsek Tegal Selatan Kompol Juharno dihadirkan jadi saksi di sidang Wakil Ketua DPRD Kota Tegal Wasmad Edi Susilo, Selasa (1/12/2020).
Eks Kapolsek Tegal Selatan Kompol Juharno jadi saksi di sidang Wakil Ketua DPRD Kota Tegal Wasmad Edi Susilo. (Foto: Imam Suripto/detikcom)
Tegal -

Mantan Kapolsek Tegal Selatan Kompol Juharno menjadi saksi sidang kasus dangdutan saat pandemi Wakil Ketua DPRD Kota Tegal Wasmad Edi Susilo. Juharno bercerita soal pencabutan izin konser dangdut saat pandemi virus Corona atau COVID-19.

Juharno menyebut izin yang dia keluarkan terkait kegiatan Wasmad yakni izin hiburan organ tunggal. Namun, pada pelaksanaannya justru menjadi konser dangdut.

"Awalnya izin untuk organ tunggal pengantar makan siang. Namun setelah melihat acaranya tidak sesuai izin, maka langsung (izin) kami cabut. Karena saya melihat banyak penonton, sekitar 2.000 orang," kata Juharno saat bersaksi di Pengadilan Negeri (PN) Tegal, Selasa (1/12/2020).

Juharno juga mengaku tidak melihat tempat cuci tangan bagi para penonton dangdutan. "Saat itu melihat ada tempat cuci tangan di depan kediaman. Tapi saya tidak melihat di tempat penonton," ujarnya.

Selain Juharno, anggota Reskrim Polres Tegal Kota, Jimmy Sandro Chistian Sinaga mengaku bertugas saat kegiatan konser itu digelar, Rabu (23/9). Kala itu dia melintas sekitar pukul 21.00 WIB dan melihat kerumunan di acara dangdutan Wakil Ketua DPRD Kota Tegal Wasmad Edi Susilo.

"Di tempat hiburan musik saat malam hari, saya tidak melihat ada tempat cuci tangan. Saya melihatnya dari agak jauh dan tidak mendekat ke panggung," cerita Jimmy.

Sementara itu, terdakwa Wasmad mengaku akan memberikan klarifikasi pada saat pemeriksaan terdakwa.

"Nanti saya klarifikasi soal keterangan saksi saat sidang lanjutan nanti," jawab Wasmad.

Sidang akan dilanjutkan pada Kamis (3/12) dengan agenda mendengarkan keterangan saksi. Dalam kasus ini, Wasmad didakwa melanggar Undang-undang Kekarantinaan Kesehatan dan Pasal 216 ayat 1 KUHP, dengan ancaman hukuman maksimal 1 tahun penjara.

(ams/sip)