Sidang Kasus Dangdutan, Jaksa Minta Hakim Tolak Eksepsi Waket DPRD Tegal

Imam Suripto - detikNews
Selasa, 24 Nov 2020 14:48 WIB
Wakil Ketua DPRD Kota Tegal Wasmad Edi Susilo saat mengikuti sidang kasus dangdutan saat pandemi di PN Kota Tegal, Selasa (24/11/2020).
Wakil Ketua DPRD Kota Tegal Wasmad Edi Susilo saat mengikuti sidang kasus dangdutan saat pandemi di PN Kota Tegal (Foto: Imam Suripto/detikcom)
Kota Tegal -

Jaksa penuntut umum (JPU) meminta majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Kota Tegal menolak eksepsi Wakil Ketua DPRD Kota Tegal Wasmad Edi Susilo terkait kasus dangdutaan saat pandemi virus Corona atau COVID-19. Jaksa menyatakan siap membuktikan materi eksepsi Wasmad di persidangan.

Sidang lanjutan ini digelar di PN Kota Tegal dan diketuai Toetik Ernawati dengan anggota majelis Paluko Hutagalung dan Fatarony. Secara bergantian tiga JPU yakni Indra Abdi Perkasa, Widya Hari Susanto, dan Yoanes Kardinto membacakan tanggapan atas eksepsi terdakwa Wasmad.

Jaksa Yoanes pun menjelaskan soal kewenangan penyidik kepolisian dalam mengusut kasus dangdutan saat pandemi virus Corona. Sementara itu, terkait status pembatasan sosial berskala besar (PSBB) Kota Tegal yang dicabut saat acara digelar, jaksa siap membuktikannya dalam persidangan.

"Padahal jelas dalam Undang-undang Kekarantinaan Kesehatan, penyidik kepolisian memiliki kewenangan, selain penyidik PNS bahkan lebih utama penyidik dari kepolisian," kata Yoanes saat sidang di PN Kota Tegal, Selasa (24/11/2020).

Jaksa mengatakan materi yang disoal Wasmad sudah masuk pokok perkara dan bakal dibuktikan di persidangan. Jaksa pun meminta majelis hakim menolak eksepsi Wakil Ketua DPRD Kota Tegal itu.

"Untuk masalah itu sudah masuk dalam ranah perkara pokok yang akan kita buktikan di persidangan. Jadi kami meminta majelis hakim menolak eksepsi terdakwa," tegas Yoanes.

Ditemui usai sidang, terdakwa Wasmad Edi Susilo mengatakan dirinya tetap pada eksepsi atau nota keberatan yang sudah ia bacakan pada sidang pekan lalu. Dia mempersoalkan penyidik PPNS yang tidak dilibatkan dalam pengusutan kasus dangdutan saat pandemi yang menjeratnya.

"Saya tetap dengan eksepsi sebelumnya. Yakni dakwaan JPU yang menggunakan UU RI No. 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan. Pasal 93 tidak sesuai atau salah kaprah. Sebab di dalam UU itu sendiri mengatur bahwa yang berhak adalah penyidik PNS," kata Wasmad.

Wasmad menambahkan saat acara dangdutan digelar Kota Tegal kala itu, tidak dalam status PSBB. Menurutnya kala itu Kota Tegal dalam kondisi Zona Hijau.

"Termasuk bila melihat Sila ke-5 Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yakni kasus yang saya alami tidak bisa dilanjutkan. Karena banyak kejadian atau kegiatan yang jauh lebih banyak mengundang massa namun tidak sampai dimejahijaukan. Jadi saya mohon majelis hakim agar berbuat seadil adilnya," pintanya.

Sebelumnya diberitakan, Wakil Ketua DPRD Kota Tegal Wasmad Edi Susilo dijerat kasus dangdutan saat pandemi. Wasmad didakwa melanggar pasal Pasal 93 UU RI No 6 tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan dan Pasal 216 ayat (1) KUHP.

Sebab, Wasmad diduga melanggar protokol kesehatan dalam acara dangdutan yang digelar pada Rabu (23/9) di Lapangan Tegal Selatan, Kota Tegal. Kala itu warga yang hadir banyak yang tidak memakai masker dan tidak menjaga jarak.

(ams/sip)