Komisaris Utama PT Pertamina, Basuki Tjahaja Purnama (BTP) atau Ahok membongkar borok direksi Pertamina ke publik. Pakar komunikasi organisasi Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo Andre Rahmanto mengatakan pernyataan Ahok bisa makin membuat citra Pertamina menjadi buruk.
"Masalah tersebut sebenarnya bisa dibicarakan internal Pertamina dulu, tidak perlu dibuka ke publik, jadi tidak memperburuk citra Pertamina. Dibaca dari luar, ini kan seperti tidak sinkron antara komisaris dengan direksi," kata Andre saat dihubungi detikcom, Rabu (16/9/2020).
Andre menyebut sebagai pengawas perusahaan yang juga tokoh masyarakat, Ahok diharapkan tidak melontarkan pernyataan yang bersifat sensasional. Dalam perusahaan, kata Andre, penyelesaian masalah dilakukan dengan cara mencari solusi.
"Tugas komisaris utama kan melakukan pengawasan dan nasihat kepada direksi. Seharusnya menggunakan komunikasi yang berorientasi solusi bukan sekedar sensasi," ujar Andre.
Dia juga mengingatkan Ahok terkait fungsi dan tugasnya sebagai komisaris utama. Jangan sampai Ahok melebihi wewenang yang ditetapkan pemerintah.
"Dalam korporasi sudah ada pembagian tugas dan kewenangan masing-masing, direksi tugasnya apa, komisaris apa. Jangan ada yang melampaui batas," ucap Andre.
"Jika ada yang tidak sesuai atau pelanggaran pasti ada mekanismenya untuk memberikan peringatan, sanksi dan sebagainya," imbuhnya.
Di sisi lain, Andre berharap Pertamina bisa transparan terkait pengelolaan anggaran. Hal ini sebagai koreksi dari tudingan Ahok terkait praktik curang antara direksi Pertamina dengan kementerian.
"Seharusnya BUMN seperti Pertamina dikelola dengan manajemen yang transparan. Jangan ada yang memanfaatkan untuk kepentingan lain, apalagi kepentingan politik," terangnya.
