.webp)
Data kasus virus Corona atau COVID-19 antara pemerintah pusat dengan Kota Semarang masih berbeda. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meminta Pemerintah Kota Semarang memberikan klarifikasi.
Beda data itu tampak saat Juru Bicara Satgas Percepatan dan Penanganan Covid-19, Wiku Adisasmito menyampaikan Kota Semarang menjadi daerah tertinggi COVID-19 dengan kasus positif sebanyak 2.591 pada Selasa (8/9) kemarin. Padahal, di situs siagacorona.semarangkota.go.id tercantum 507 kasus positif pada hari yang sama.
"Saya minta Pemkot Semarang melakukan komunikasi. Harus diklarifikasi biar tidak membuat gaduh," kata Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo di kantornya, Semarang, Rabu (9/9/2020).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ganjar mengaku sudah berkomunikasi dengan Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi (Hendi) terkait perbedaan data Corona tersebut. Ganjar juga sudah mendapatkan penjelasan detail soal data di Kota Semarang.
"Pak Hendi bilang, datanya belum di-update oleh Pak Wiku. Mungkin Pak Wiku juga penting untuk meng-update data biar tidak membingungkan," jelasnya.
"Saya sudah minta Pak Hendi menjelaskan apa sebenarnya yang terjadi, kok bisa datanya beda. Pak Hendi sudah melaporkan kepada saya dengan bagus, bahkan ada catatan secara detail status pasien, baik dari dalam kota maupun luar kota, lengkap dengan nama dan alamatnya," sambung Ganjar.
Ganjar pun meminta Hendi untuk segera mengklarifikasi beda data kasus positif Kota Semarang dengan pemerintah pusat. Sebab, saat dicocokkan perbedaan datanya terlampau jauh.
"Makanya, data yang disampaikan Pak Wiku ada 2.591 kasus positif (aktif) di Kota Semarang, padahal sesuai dashboard Pemkot Semarang, hanya 500-an. Kok jaraknya beda jauh, maka saya minta Pak Hendi segera memberikan klarifikasi untuk pencocokan data," tegasnya.
Meski data Kota Semarang tak sebanyak data pemerintah pusat, Ganjar tetap mengingatkan warganya disiplin protokol kesehatan COVID-19. Dia pun meminta kepala daerah untuk melakukan pembatasan kegiatan masyarakat lebih ketat.
"Harus lebih ketat lagi, maka kalau kami membuat penegakan hukum secara masif akhir-akhir ini, semuanya harus mendukung agar semuanya paham dan sadar. Kalau tidak taat, harus dihukum," ujarnya.
