Pakar UGM: Komunikasi Publik Tugas Pejabat, Bukan Influencer

Nyarwi Ahmad — Nyarsi Ahmad. (Foto: Ari Saputra)

Yogyakarta -

Juru bicara Presiden, Fadjroel Rachman, menilai para aktor digital, salah satunya influencer, merupakan bagian penting dalam perkembangan informasi dan demokrasi digital. Pengajar Departemen Ilmu Komunikasi UGM, Nyarwi Ahmad menyanggah pendapat tersebut.

Dalam konteks demokrasi, Nyarwi menilai bahwa peran komunikasi publik seharusnya dijalankan oleh pejabat publik karena merekalah yang paling mengerti tentang kebijakan yang dibuat dan memiliki tanggung jawab untuk membangun dialog dengan masyarakat.

"Semestinya para pejabat publik dan pemimpin institusi politiklah yang menjadi influencer dalam mengomunikasikan kebijakan publik yang diformulasikan dan hendak diimplementasikannya, bukan para influencer," katanya melalui keterangan tertulis yang diterima detikcom dari humas UGM, Kamis (3/9/2020).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kalau politisi bergantung pada influencer, ini tidak menunjukkan kemajuan demokrasi. Kemajuan demokrasi salah satunya terjadi ketika ada interaksi, ada diskusi yang lebih terbuka," imbuh Nyarwi.

Menurutnya, influencer dapat mengambil peran dalam bidang tertentu, misalnya yang berkaitan dengan promosi pariwisata. Namun pelibatan influencer untuk mengomunikasikan suatu kebijakan kepada masyarakat dinilai kurang efektif karena tokoh-tokoh ini belum tentu memahami kebijakan yang dikomunikasikan secara menyeluruh.

Langkah ini juga dapat menimbulkan anggapan dari masyarakat bahwa pejabat publik tidak mampu membangun komunikasi kepada publik. "Jangan sampai para pejabat publik dan pimpinan organisasi politik tersebut dianggap tidak memiliki kemampuan untuk berkomunikasi secara langsung ke publik," ujarnya.

Di samping itu, tidak ada kode etik atau standar yang mengatur kerja para influencer, serta asosiasi yang dapat melakukan evaluasi terhadap aktivitas para influencer. Lain halnya dengan pejabat publik yang terikat dengan prinsip-prinsip moral, kesantunan, basis ideologi serta janji politik.

"Jangan mempertaruhkan citra pemerintah pada influencer. Influencer belum menjadi suatu profesi komunikasi publik, jadi baik siapa mereka, apa kompetensinya, bagaimana etika dan standar komunikasinya belum jelas," ucapnya.

Lebih jauh, dia menilai pejabat publik menurutnya harus melihat masyarakat bukan sekadar sebagai objek propaganda dalam komunikasi yang bersifat top-down, tetapi melibatkan masyarakat untuk bersama-sama memikirkan isu-isu yang berkembang.

Alih-alih menggunakan influencer, pejabat publik menurutnya perlu berusaha mengadaptasi media-media baru sebagai sarana untuk membangun interaksi secara langsung dengan masyarakat.

"Panggung politik tidak bisa disamakan dengan panggung hiburan. Di sini strategi komunikasi publik diperlukan untuk mencari model pengelolaan komunikasi dengan memanfaatkan platform-platform yang ada, tidak bisa sepenuhnya terjun bebas dengan mengimprovisasi pola-pola yang digunakan influencer," kata Nyarwi.

Tren ini telah banyak dilakukan oleh politisi papan atas di negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Inggris, dan sejumlah negara Eropa, yang menyadari perlunya beradaptasi dengan media digital dan kemudian bertransformasi menjadi influencer terutama terkait isu-isu politik yang berkembang.

"Mereka sudah terbiasa memanfaatkan panggung komunikasi publik untuk bisa berinteraksi secara terbuka dengan masyarakat, bukan sekadar dibicarakan. Di Indonesia trennya politisi lebih suka dibicarakan daripada berbicara langsung kepada publik," ujarnya.

Strategi inilah yang menurutnya perlu dicontoh oleh pejabat publik di Indonesia. Untuk mengatasi keterbatasan pemahaman tentang media digital atau keterbatasan waktu, para pejabat publik menurutnya dapat diberikan pelatihan khusus atau didukung oleh tim dalam menjalankan tugas komunikasi publik semacam ini.

Halaman 1 2

Selanjutnya