.webp)
Mahasiswa Universitas Negeri Semarang (Unnes) yang melaporkan Mendikbud, Nadiem Makarim, ke Komnas HAM melakukan audiensi dengan DPRD Jawa Tengah. Mereka berharap dukungan dari legislatif terkait tuntutan mereka.
Mereka langsung ditemui oleh Ketua DPRD Jateng, Bambang Kusriyanto. Para mahasiswa tersebut menyampaikan uneg-unegnya terkait laporan mereka ke Komnas HAM dan juga isu lain seperti Omnisbus law.
"Ada beberapa pembahasan terkait uang kuliah tunggal, uang pangkal di tengah pandemi dan omnibus law yang di dalamnya isu pendidikan," kata Presiden BEM Fakultas Hukum Unnes, Franscollyn Mandalika, seusai pertemuan di DPRD Jateng, Semarang, Rabu (26/8/2020).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dari hasil pertemuan tersebut, Franscollyn mengatakan Ketua DPRD Jateng akan memberikan pengantar terkait tututan mahasiswa tersebut dan disampaikan kepada pihak yang berwenang salah satunya rektor.
"Berdasar kesepakatan, akan berikan jaminan dalam sehari memberikan surat pengantar ke rektor terkait tuntutan mahasiswa Unnes. Beliau juga jamin akan buka ruang diskusi, juga akan sampaikan aspirasi ke pemerintah pusat seperti gubernur dan DPR RI," jelasnya.
Bambang Kusriyanto menjelaskan pihaknya menerima aspirasi para mahasiswa tersebut. Ia akan membantu menyampaikan tuntutan mahasiswa ke pihak yang berwenang.
Tonton Blak-blakan Mendikbud Nadiem Makarim':
"Nanti tindaklanjuti, apa saja tuntutannya nanti bicara dengan pihak tertentu. DPRD Provinsi kan fasilitasi, bersyukur mereka mau menemui saya menyampaikan uneg-unegnya," kata Bambang.
Menteri Kordinator Sosial dan Politik BEM KM Unnes, Frans Josua Napitu, menambahkan dari informasi yang diterimanya, proses pelaporan ke Komnas HAM masih dalam tahap pemanggilan Mendikbud. Namun, lanjut dia, Mendikbud Nadiem Makarim masih mangkir dan dilakukan pemanggilan lagi.
"Baca di berita dan konfirmasi katanya mangkir, katanya mau disurati lagi. Saya harap supaya Mendikbud mau hadir ke pertemuan Komnas HAM," kata Frans.
Diberitakan sebelumnya, para mahasiswa tersebut melaporkan Nadiem terkait uang kuliah di masa pandemi COVID-19. Mereka juga menyuarakan soal pembiaran pemberangusan ruang demokrasi di kalangan mahasiswa.
