DPRD Klaten Dorong Penutupan Tambang Ilegal di Lereng Gunung Merapi

Achmad Syauqi - detikNews
Senin, 24 Agu 2020 18:07 WIB
Ketua Komisi 3 DPRD Klaten, Basuki Effendi menunjukkan surat rekomendasi penutupan tambang ilegal
Foto: Ketua Komisi 3 DPRD Klaten, Basuki Effendi menunjukkan surat rekomendasi penutupan tambang ilegal (Achmad Syauqi/detikcom)
Klaten -

Penambangan ilegal marak ditemukan di kawasan lereng Gunung Merapi di Klaten. Komisi 3 DPRD Klaten merekomendasikan Pemkab Klaten dan aparat terkait menutup lokasi karena merusak lingkungan.

"Kita merekomendasikan perlu segera ada tindakan terhadap penambang ilegal galian C yang merusak lingkungan. Komisi merekomendasikan ke Pemkab Klaten dalam hal ini dinas terkait untuk menutup penambangan galian C yang tidak berizin," kata Ketua Komisi 3 DPRD Klaten, Basuki Effendi di ruang komisi Jalan Pemuda Klaten, Senin (24/8/2020).

Effendi menjelaskan beberapa waktu lalu ada surat laporan dari warga sekitar lokasi tambang yang masuk ke komisi. Pihaknya juga melakukan sidak ke beberapa lokasi pada Rabu (19/8).

"Tanggal 19 Agustus kita sidak di lokasi dan ditemukan perusahaan tidak berizin melakukan penambangan. Katanya penataan perkebunan tapi saat dimintai izinnya tidak ada," terang Effendi.

Hasil sidak itu ditindaklanjuti dengan memanggil Dinas Lingkungan Hidup untuk dimintai keterangan. Komisi 3 DPRD Klaten akhirnya mengeluarkan rekomendasi penutupan tambang ilegal agar dampak kerusakan lingkungan tidak berlanjut.

"Harapannya perusahaan itu yang terindikasi merusak lingkungan dihentikan. Saat raker dengan Dinas jumlah yang berizin hanya 6-7 lokasi tapi yang tidak berizin belasan," jelas Effendi.

Sementara itu, Sekretaris komisi 3 DPRD Klaten, Widada Gendut, mengatakan sidak pada Rabu (19/8) lalu itu mendatangi tujuh lokasi tambang. Dari situd ditemukan semua kegiatan pertambangan di tujuh titik tersebut ternyata ilegal.

"Sempat kita sidak tujuh titik tapi sebenarnya ada 12-14 titik tapi karena waktu terbatas hanya di tujuh titik. Tujuh itu ilegal semua tapi kita bicara bukan pada izinnya, kita hanya soal perusakan lingkungan," jelas Widada.

Widada juga mengamini ada isu yang menyebut jika ada anggota DPRD ikut bermain dalam kasus tambang ilegal tersebut. Hanya saja, pihaknya tidak bisa membuktikan kebenarannya.

"Secara personel ada laporan itu (oknum DPRD terlibat) tapi kita tidak punya bukti. Ranah kita hanya soal perusakan lingkungan bukan izinnya," urai Widada.

Widada merinci titik penambangan ilegal terparah ada di Kecamatan Kemalang, Karangnongko dan Jatinom. "Kerusakan sangat parah di tiga kecamatan. Di sana banyak bekas tambang yang tidak direklamasi," ucap Widada.

Terpisah, anggota komisi 3 DPRD Klaten asal Kecamatan Kemalang, Jumarno mengatakan kerusakan terparah di Kecamatan Kemalang. Dampak yang ditimbulkan akibat tambang ilegal itu tak hanya bagi lingkungan tapi juga jalan banyak yang rusak.

"Desa Tegalmulyo, Sidorejo, Bumiharjo dan Tlogowatu. Hanya desa bagian bawah yang tidak ada, lingkungan di Kemalang rusak dan jalan juga rusak bisa dijadikan kolam lele sehingga mohon dihentikan," ungkap Jumarno.

Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Pemkab Klaten, Srihadi mengaku sudah menerima rekomendasi DPRD soal penutupan tambang ilegal tersebut. Namun, persoalan izin penataan perkebunan dan tambang berbeda.

"Penataan perkebunan dari Pemkab tapi untuk penjualan bahan tambang izinnya dari ESDM provinsi. Kita tidak berhak yang berhak yang menegakkan Perda dan aparat," jelas Srihadi pada detikcom di kantornya.

Srihadi merinci izin untuk penataan perkebunan ada enam perusahaan, dan izin tambang ada pada dua perusahaan. Izin ini ada yang berlaku tiga atau enam bulan.

"Izin tambang menjual keluar bahan galian ada dua. Tapi berlakunya ada tiga atau enam bulan, hanya saja yang sudah habis izinnya berapa kita tidak tahu karena Pemkab hanya soal penataan," jelas Srihadi.

(ams/sip)