Mendes PDTT Digelari DR (HC) oleh UNY, Dinilai Berprestasi di Bidang Ini

Penganugerahan DR (HC) untuk Menteri Abdul Halim Iskandarm 11/7/2020 — Penganugerahan DR (HC) untuk Menteri Abdul Halim Iskandar. (Foto: Dok UNY)

Sleman -

Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) memberikan gelar kehormatan untuk Menteri Desa PDTT Abdul Halim Iskandar. Oleh UNY, Abdul Halim diberi gelar Doktor Honoris Causa (HC) bidang Manajemen Pemberdayaan Masyarakat.

Rektor UNY Prof Dr Sutrisna Wibawa mengatakan gelar doktor HC itu diberikan berdasarkan hasil kajian UNY bersama tim promotor yaitu Prof Dr Yoyon Suryono dan Prof Dr Sugiyono. Portofolio Abdul Halim telah dipelajari sejak tahun 1987.

"Sejak tahun tersebut, beliau telah berkarir sebagai guru, dosen, anggota DPRD, Wakil Ketua DPRD, Ketua DPRD. Hingga saat ini mencapai puncak karirnya menjadi seorang menteri," kata Sutrisna, melalui keterangan tertulis, Sabtu (11/7/2020).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Berdasarkan pengamatan itu, rektor UNY menyebut Abdul Halim telah sukses pada pemberdayaan masyarakat. Sesuai dalam kapasitas dan tupoksinya sebagai Mendes-PDTT. Bahkan sebelum menjadi menteri, Abdul Halim dikenal fokus pada pengembangan desa.

Menurut Sutrisna penganugerahan gelar ini semakin mengukuhkan sinergi antara perguruan tinggi dengan Kementerian Desa PDTT. Menurut Sutrisna, desa yang kuat akan menguatkan Indonesia. Paradigma ini menjadi semakin penting terlebih di tengah pandemi Corona yang sedang dihadapi.

"Kunci kesuksesan desa ada pada Pemerintah desa berserta segenap masyarakat desa yang bahu membahu menyejahterakan desa dan bangsanya. Program desa untuk warga bertujuan untuk memberdayakan warga melalui organisasi desa sehingga maju," ungkapnya.

Dia berharap capaian yang selama ini dihasilkan oleh Abdul Halim Iskandar bisa terus dikembangkan. "Dengan gelar yang diberikan ini, kami berharap dapat bermanfaat untuk pembangunan dan pengembangan desa di indonesia," ucapnya.

Baca juga: Boyolali Zona Merah Corona!

Sementara itu, dalam orasi ilmiahnya, Abdul Halim menyebut kebijakan desa yang berkualitas perlu disusun berbasis data dan masukan pemanfaat kebijakan itu sendiri.

"Sejak minggu pertama penugasan sebagai Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, saya melakukan pembenahan berkaitan dengan data dan informasi. Agar dapat dikomunikasikan sampai tataran global, Sistem informasi Desa (SID) dikelompokkan ke dalam 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs)," kata Abdul Halim.

Untuk pengembangan desa, Halim mengatakan faktor terpenting yaitu masukan dari pemanfaat kebijakan desa yang terangkum dalam aduan warga.

"Dilandasi hikmah selama di pesantren, saya mengajak birokrat untuk memperlakukan aduan masyarakat sebagai amanah Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Seluruh aduan harus ditanggapi dan ditindaklanjuti, ibarat petugas customer service melayani pelanggan," terangnya.

Masukan rutin tiap desa juga dikumpulkan oleh 19 ribu pendamping lokal desa, 16 ribu pendamping desa di kecamatan, dan seribu pendamping tingkat kabupaten/kota, provinsi, dan nasional.

Dia juga sudah merancang pelatihan kapasitas pendamping, terutama peningkatan kapasitas untuk mencatat dan melaporkan kondisi desa, perubahan harian tiap desa, dan menghubungkan desa dengan pihak lain yang dibutuhkan desa itu sendiri. "Para pendamping segera menjadi mata dan telinga Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi secara utuh," tutupnya.

Halaman 1 2

Selanjutnya