Round-Up

Di Gejayan Kembali Aksi Bersama, Kali Ini Menolak Omnibus Law Cipka

Jauh Hari Wawan S - detikNews
Selasa, 10 Mar 2020 09:02 WIB
Massa aksi #GejayanMemanggilLagi menduduki kawasan Simpang Tiga Gejayan, DIY. Aksi massa ini menolak RUU Cipta Kerja atau Omnibus Law.
Massa Aksi #GejayanMemanggilLagi Duduki Simpang Tiga Gejayan ((Foto: Jauh Hari Wawan S)
Sleman -

Enam tuntutan didesakkan massa aksi #GejayanMemanggilLagi di simpang tiga Gejayan, Sleman, DIY, Senin, (9/3). Yang paling utama yakni menolak RUU Cipta Kerja atau Omnibus Law yang dianggap merugikan rakyat.

Humas Aliansi Rakyat Bergerak (ARB) yang meggelar aksi di Gejayan, Kontra Tirano menjelaskan Omnibus Law adalah produk hukum yang familiar di negara dengan tata hukum Anglo-Amerika. Tujuannya untuk melakukan 'sapu bersih' atas masalah-masalah yang timbul.


Kontra menjelaskan secara garis besar tak kurang ada enam hal yang menjadi implikasi negatif Omnibus Law. "Penerapan RUU itu di kemudian hari disebut akan merampas hak-hak dasar warga negara dan ruang hidup fisik atau non-fisik yang ada di Indonesia," kata Kontra.

Salah seorang anggota Tim Pengkaji ARB, Feri menyesalkan kehadiran RUU Cipta Kerja atau Omnibus Law ini dinilai menunjukkan kemunduran Indonesia. Alih-alih mengaku negara maju, menurut Feri, dengan menganut sistem penambahan lembur justru Indonesia menerapkan sistem seperti negara terbelakang.

"Karena kalau di negara maju seperti Eropa jam kerja dikurangi untuk menambah produktivitas tenaga kerja. Tapi di Indonesia jam kerja ditambah dan lembur diperpanjang. Ini persis seperti negara terbelakang yang mengejar investasi, tapi investasi bodong," sindirnya.

Selanjutnya
Halaman
1 2 3