Gagalnya Penggeledahan Kantor PDIP, Pukat UGM: Imbas UU KPK Baru

Direktur Pukat UGM Oce Madril, Jumat (27/9/2019). (Foto: Usman Hadi/detikcom)

Diberitakan sebelumnya, rencana penggeledahan oleh KPK atas kantor DPP PDIP pada 9 Januari 2019 gagal. Upaya penggeledahan itu merupakan tindak lanjut atas OTT KPK terhadap Wahyu Setiawan.

Kini Wahyu telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Selain Wahyu, KPK juga menetapkan tersangka atas Agustiani Tio Fridelina, Saeful, dan kader PDIP Harun Masiku. Wahyu diduga menerima suap sebesar Rp 600 juta untuk memuluskan permintaan Harun agar yang bersangkutan dijadikan anggota DPR RI melalui proses Pergantian Antar Waktu (PAW).

Sementara itu, tim hukum DPP PDIP mempersoalkan kembali upaya penggeledahan KPK di kantor DPP PDIP terkait dugaan suap yang menyeret Komisioner KPU Wahyu Setiawan dan caleg PDIP Harun Masiku. Tim hukum DPP PDIP mempertanyakan, jika KPK menggeledah DPP PDIP, alat kejahatan apa yang ingin disita?

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kemudian ada satu lagi yang saya kira kita musti lihat kalau kita bicara tentang penyitaan ke ujung dari penggeledahan itu adalah penyitaan. Nah yang jadi persoalan selama ini adalah penyitaan itu kalau menurut ketentuan UU kita, harus dilakukan terhadap barang atau alat yang diperoleh dari kejahatan, yang dilakukan untuk melakukan kejahatan dan terkait kejahatan," kata anggota tim hukum PDIP Maqdir Ismail, dalam diskusi 'Ada Apa di Balik Kasus Wahyu?', di Warung Komando, Tebet, Jakarta Selatan, Minggu (19/1/2020).

"Problemnya adalah kalau andaikata ada yang melakukan penyitaan di kantor DPP PDIP, apa yang bisa kita sebut atau terkait disebut kejahatan?" sambungnya.

Menurut Maqdir, jika KPK ingin menyita surat terkait kasus Wahyu Setiawan, surat tersebut sudah lama dikirim. Bila yang ingin disita adalah uang, uang juga telah disita oleh penyidik KPK.

"Kalau andaikata surat menyurat itu sudah dikirim jauh hari, kemudian kalau itu menyangkut uang, uang itu sudah disita oleh penyidik," ujar Maqdir.

Dari hal tersebut, menurut Maqdir, soal penyitaan menjadi hal pokok bagi penegakan hukum. Utamanya, ucap Maqdir, bagi para penyidik KPK.

"Saya kira ini hal yang pokok menurut saya perlu catatan penting kita dalam urusan penegakan hukum, terutama yang dilakukan oleh teman-teman di KPK," imbuhnya.

Halaman 1 2

Tampilkan Semua

(ush/rih)