detikNews
Selasa 02 Juli 2019, 14:35 WIB

Anak Difabel di Yogya Sulit Cari Sekolah karena Nilai UN Belum Keluar

Ristu Hanafi - detikNews
Anak Difabel di Yogya Sulit Cari Sekolah karena Nilai UN Belum Keluar Orang tua anak difabel mengadu di kantor Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas DIY, terkait PPDB 2019. Foto: Ristu Hanafi/detikcom
Sleman - Sejumlah anak berkebutuhan khusus atau penyandang difabel di Yogyakarta mengeluh kesulitan mengikuti proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMP negeri. Hal itu karena nilai ujian nasional (UN) mereka belum dikeluarkan oleh pihak sekolah asal.

Para orang tua anak disabilitas itupun mengadu ke Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas, Daerah Istimewa Yogykarta (DIY).

"Nilai UN Bahasa Indonesia anak saya belum keluar, padahal tanggal 3 Juli besok hari terakhir PPDB," kata salah seorang anak, Dwi Handayani di kantor Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas DIY, Sleman, Selasa (2/7/2019).

Dwi menjelaskan, sebetulnya dia telah mendaftarkan anaknya ke salah satu SMP negeri di Kota Yogya melalui jalur zonasi namun disebut sudah telat. Dia kemudian beralih melalui zonasi mutu.


"Tapi masuk zonasi mutu sampai habis masa waktunya nilai UN belum keluar," terangnya.

Warga Condongcatur ini telah menanyakan nilai tersebut ke SLB sekolah asal namun diarahkan ke Dinas Pendidikan. Sesampai di dinas, Dwi belum juga mendapatkan jawaban.

Orang tua calon siswa lainnya, Rosma (39) mengakui hal yang sama. Dia pun memutuskan langsung mendaftarkan anaknya ke sekolah swasta, yakni di SMP Muhammadiyah 2 Depok, Sleman.

"Di sekolah negeri saya tidak mendapatkan informasi yang clear, tanya nilai ke dinas juga belum ada jawaban. Ya sudah akhirnya memantapkan diri di SMP swasta dan tidak mempermasalahkan nilai itu, anak saya sudah diterima," jelas Rosma.


"Tapi saya juga tetap butuh ijazah anak dari sekolah asal," sambungnya.

Komisioner Bidang Pemantauan dan Layanan Pengaduan Komite Disabilitas DIY, Winarta menilai permasalahan ini merupakan tanggung jawab Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) DIY yang membawahi SLB.

Winarta menyebutkan, penyandang difabel mempunyai hak atas pendidikan sesuai UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Selain itu, sesuai Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 tentang PPDB, mendaftar di SD maupun SMP tidak mensyaratkan nilai.


"Di SMP ini kan harusnya difabel nggak perlu menggunakan nilai. Yang mereka perlukan itu assessment, supaya bisa difasilitasi selama mengikuti pembelajaran di SMP yang bersangkutan," ujarnya.

Winarta juga menegaskan bahwa sekolah di DIY tidak boleh menolak siswa disabilitas dengan alasan apapun. Hal tersebut mengacu deklarasi yang dilakukan Gubernur DIY pada tahun 2014.

Simak Video "Truk & Land Rover Terperosok ke Galian Underpass, Polisi Turun Tangan"
[Gambas:Video 20detik]

(sip/sip)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com