Butuh Rp 50 Miliar untuk Pulihkan Infrastruktur Rusak di Bantul

Bantul - Sejumlah Infrastruktur di Kabupaten Bantul rusak akibat terjangan banjir dan tanah longsor yang terjadi Minggu (17/3/2019) lalu. Terkait hal itu, DPUPKP Kabupaten Bantul mengungkapkan biaya untuk pemulihan Infrastruktur mencapai Rp 50 miliar.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Kabupaten Bantul, Bobot Ariffi' Aidin mengatakan, bahwa DPUPKP saat ini terus melakukan pendataan terkait jumlah Infrastruktur yang mengalami kerusakan. Selain itu, DPUPKP telah melakukan perhitungan terkait biaya yang dibutuhkan untuk pemulihan Infrastruktur tersebut.

"Kira-kira butuh Rp 50 miliar, dalam artian itu untuk pemulihan dan masih hitungan sementara. Karena kalau untuk rekayasa-rekayasa lain seperti rekayasa teknis otomatis biayanya menjadi berbeda, jadi kemungkinan angka itu bisa berkembang seiring pendataan yang dilakukan," ujarnya saat ditemui wartawan di SD Pundung, Desa Girirejo, Kecamatan Imogiri, Bantul, Jumat (22/3/2019).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Menurutnya biaya tersebut hanya digunakan untuk pemulihan infrastruktur yang masuk dalam kewenangan DPUPKP Kabupaten Bantul. Sedangkan untuk bangunan rumah warga dan lain-lain tidak masuk dalam hitungan DPUPKP.

"Biaya itu (Rp 50 miliar) untuk pemulihan insfratruktur seperti jalan, jembatan dan irigasi saja. Di luar itu, seperti rumah dan lahan milik warga (yang terdampak banjir dan tanah longsor) tidak kami hitung karena bukan kewenangan kami," ucapnya.

Lebih lanjut, Bobot menyebut bahwa saat ini DPUPKP Bantul masih belum bisa menentukan berasal dari mana dana anggaran yang digunakan untuk pemulihan infrastruktur tersebut. Mengingat saat ini DPUPKP masih melakukan pendataan dan penghitungan terkait jumlah infrastruktur yang terdampak.

"Diambilkan dari mana masih dipikirkan, kan masih hitungan saja dan kita juga masih terus melakukan pendataan. Kalau jembatan penghubung kampung-kampung yang rusak mungkin bisa dengan APBD (Kabupaten Bantul) atau APBD provinsi, tapi skemanya seperti apa nanti didiskusikan dulu," katanya.

Ia menambahkan, saat ini DPUPKP juga belum bisa menentukan kapan dilakukan penanganan dan perbaikan terhadap infrastruktur yang rusak. Namun, Bobot menyebut dalam waktu dekat DPUPKP akan segera melakukan penanganan terhadap insfratruktur yang rusak di Kabupaten Bantul.

"Sementara kita lakukan pendataan dulu, kemudian penangananya masih kita koordinasikan lagi akan seperti apa. Jadi sementara belum dilakukan pembenahan (infrastruktur)," katanya.

Sebelumnya, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bantul, Dwi Daryanto mengatakan, akibat banjir dan tanah longsor membuat 15 Kecamatan di Kabupaten Bantul terdampak. Sedangkan Kecamatan yang paling parah terdampak banjir dam tanah longsor adalah Kecamatan Imogiri.

(bgk/bgs)