Penyidik Datangi Maluku Soal Dugaan Perkosaan Mahasiswi, Apa Hasilnya?

Ristu Hanafi - detikNews
Senin, 21 Jan 2019 17:35 WIB
Direktur Reskrimum Polda DIY, Kombes Pol Hadi Utomo. Foto: Ristu Hanafi/detikcom
Sleman - Tim penyidik Polda DIY telah pulang dari Maluku terkait kepentingan proses penyidikan kasus dugaan pemerkosaan mahasiswi UGM. Beberapa fakta terungkap dari pemeriksaan lokasi kejadian dan keterangan warga setempat.

"Penyidikan ini masih berjalan, belum ada arah untuk SP3 atau dihentikan, kita sabar. Menyidik itu adalah merangkai suatu perbuatan, yang kemudian atas perbuatan tersebut disangkakan ada tidak pidananya, kita sidik, kumpulin alat bukti, kita bekerja sesuai KUHAP," kata Direktur Reskrimum Polda DIY, Kombes Pol Hadi Utomo kepada wartawan di Mapolda DIY, Senin (21/1/2019).

Hadi yang turun langsung memimpin tim penyidik di Maluku itu mengungkapkan sejumlah fakta baru. Dia telah mengecek lokasi kejadian dan memintai keterangan warga setempat.


"Saya cek di TKP, saya lihat rumahnya (pondokan mahasiswa-mahasiwi UGM saat KKN di Pulau Seram tahun 2017), saya perhatikan kamarnya. Saya kumpulin orang-orang di kampung itu, peristiwanya bagaimana dulu, satu kejadian itu terjadi bagaimana, lima orang diperiksa keterangannya," jelasnya.

"Diisukan pondokannya jauh, ada babi hutan, jauh dari perkampungan, itu ternyata bukan. Cuma 50 meter saja antara pondokan putra dan putri, dekat itu dan di perkampungan ramai orang," ungkapnya.

Salah satu tujuan tim penyidik selain melengkapi berkas perkara juga untuk mencocokkan isi artikel Balairung UGM berjudul 'Nalar Pincang UGM atas Kasus Perkosaan' yang diterbitkan awal November 2018 dengan fakta di lapangan. Artikel itu mengulas kasus dugaan pemerkosaan ini.


"Banyak hal yang simpang siur, kita buat jelas. Saya Senin (pekan lalu) sampai Maluku, jauh sekali, dari Ambon terus ke Kabupaten Seram Barat terus masuk ke kecamatan itu jauh banget, sehari. Yang jelas ada beberapa perbedaan antara yang dituliskan, dan yang diterangkan, dan fakta. Tolong janganlah, kami harap kami imbau pihak-pihak jangan sebarkan berita bohong, orang kalau menyebarkan berita bohong pasti ketahuan," urainya.

Hadi juga menjelaskan maksud penyidik memeriksa dua orang jurnalis Balairung di Polda DIY beberapa waktu lalu.


"Saya klarifikasi kenapa ada beberapa orang rekan-rekan dari Balairung dipanggil, karena dia menulis, saya mau tanya sumbernya dari mana, saya akan kroscek yang ditulis itu benar tidak, itu aja. Karena sumbernya katanya dari korban, korbannya kan nggak ngomong begitu, jadi bingung kita, nggak menerangkan seperti itu," sebutnya.

"Yang jelas saya tidak menyidik tentang berita bohong berita palsu, bukan. Ini tentang pemerkosaan yang sudah diberitakan berupa wujud pemerkosaan maka kita telusuri benar tidak. Keterangan dari saksi-saksi yang diperiksa di Polda DIY dan di Maluku tidak ada perbedaan. Fakta-fakta sangat kuat bahwa peristiwa itu ada, namun untuk mengatakan bahwa peristiwa itu pemerkosaan pencabulan, waduh masih belum," tutur Hadi.

Dalam kesempatan ini, Hadi juga menjelaskan bahwa hingga saat ini korban masih belum kooperatif dengan polisi.

"Korban belum (kooperatif). Sampai saat ini kita masih agak kesulitan komunikasi dengan korban, tapi tidak mengapa silakan digunakan hak-haknya, kami juga akan melaksanakan kewajiban-kewajiban kami, no problem," kata Hadi.

Hadi mengungkapkan bahwa korban juga tidak mau divisum. Padahal, visum merupakan salah satu bahan untuk kepentingan penyidikan.

"Ada surat penolakannya bahwa korban tidak bersedia divisum, saya tidak tahu itu murni dari pihak korban atau penasihat hukum. Yang jelas kami menerima surat itu atas nama korban yang memberikan kuasa kepada penasihat hukumnya dan menolak untuk dilakukan visum," jelasnya.

"Alasannya (visum) tidak relevan. Kalau ditanya relevan ya saya bukan ahli hukum, relevan atau tidak. Tapi kami kepentingan untuk penyidikan, bukan masalah relevan atau tidak," lanjut Hadi.

Menurutnya, penolakan visum itu sebetulnya bisa menguatkan posisi sebagai korban. "Dikatakan menghambat iya, dikatakan tidak menghambat juga iya. Tapi kami tetap jalan terus, tapi kalau tidak mau divisum, bagaimana statusnya sebagai korban, rugi dong," ujarnya.

(sip/sip)