DetikNews
Selasa 14 Agustus 2018, 17:28 WIB

Penghobi Burung Kicau di Klaten dan Sragen Aksi Tolak Permen LHK

Bayu Ardi Isnanto - detikNews
Penghobi Burung Kicau di Klaten dan Sragen Aksi Tolak Permen LHK Aksi kicau mania menolak Premen LHK (Foto: Bayu Ardi Isnanto/detikcom)
Klaten - Para penangkar dan penghobi burung asal Klaten menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPRD Klaten, Selasa (14/8/2018). Mereka mendesak pemerintah mencabut regulasi baru mengenai satwa dilindungi.

Regulasi yang dimaksud ialah Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) No P20 tahun 2018. Aturan itu menyebutkan ada 919 tumbuhan dan satwa dilindungi, 61 persennya merupakan jenis burung.

Adapun burung-burung yang mereka tangkarkan, masuk dalam kategori dilindungi. Jenisnya antara lain cucak rawa, jalak suren dan murai batu.


Koordinator aksi, Cecep, menilai Permen tersebut bakal merugikan masyarakat Klaten. Sebab, adanya penangkaran di Klaten telah menghidupkan perekonomian rakyat kecil.

Dia juga menyebut peraturan itu tidak relevan dengan tujuan perlindungan satwa. Mereka menilai penangkaran burung justru bisa mengembangbiakkan burung-burung langka agar tidak punah.

"Dalam beberapa hari kami sudah mendata, walaupun baru dapat 40 persen. Itu totalnya sudah ada 18 ribu burung jalak suren, 2.726 murai batu, 880 cucak rawa. Jadi Klaten ini homebasenya," ujarnya.


Cecep menambahkan bahwa penangkaran di Klaten lebih cepat mengembangbiakkan burung-burung yang dinilai sulit berkembang itu. Dia yakin populasi burung itu akan semakin bertambah.

"Cucak rawa dan murai batu di alam setahun hanya berkembang sekali dua kali. Di kami bisa sebulan sekali, telurnya empat. Seharusnya perkebunan pemodal yang diawasi, karena mengusir satwa," tutupnya.

Aksi serupa juga dilakukan oleh Komunitas Kicau Mania di Kabupaten Sragen hari ini. Demonstrasi digelar di depan kantor Bupati Sragen.


Salah seorang peserta aksi, Listio Budi Utomo, mengatakan peraturan tersebut akan memberangkatkan para penangkar dan pecinta burung. Sebab, mereka akan dibebani syarat pengurusan surat izin dan administrasi lainnya.

"Kami juga khawatir kalau peraturan ini dimanfaatkan oknum di bawah. Nanti kami ditakut-takuti, ditekan, dicari kesalahan kami, sehingga harus bayar pajak dan biayanya tinggi," katanya.


Tonton juga video: 'Ratusan Kutilang Diselamatkan dari Perdagangan Ilegal'

[Gambas:Video 20detik]


(mbr/mbr)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed