Soal Wacana Penghapusan Honorer, Guru Majalengka: Kami Perjuangkan P3K

Bima Bagaskara - detikNews
Selasa, 25 Jan 2022 11:42 WIB
Ilustrasi Tes CPNS
Foto: Ilustrasi/Luthfy Syahban
Majalengka -

Wacana penghapusan tenaga honorer di instansi pemerintahan pada tahun 2023 mendatang ditanggapi santai oleh Guru dan Tenaga Kependidikan Honorer Non Kategori usia 35 Plus (GTKHNK 35+) Kabupaten Majalengka.

"Kalau kami belum begitu tertarik membahas itu," kata Muhamad Thoip Maulana, Ketua GTKHNK 35+ Kabupaten Majalengka saat dihubungi detikcom, Selasa (25/1/2022).

Thoip mengaku saat ini para tenaga honorer di Majalengka masih fokus untuk memperjuangkan nasib mereka agar bisa diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K).

"Masih memikirkan soal P3K. Kami mengajukan kuota sebanyak-banyaknya untuk perekrutan P3K di Majalengka. Jadi belum memikirkan soal itu (penghapusan honorer)," ujarnya.

Menurut Thoip, saat ini jumlah guru dan tenaga pendidik honorer di Majalengka kurang lebih berjumlah 5.000 orang yang semuanya berada di kategori usia 35 tahun ke atas.

Ia mengeluhkan adanya regulasi yang dianggap tidak memihak kepada para guru honorer usia 35 tahun ke atas. Kata Thoip regulasi pemerintah saat ini hanya berpihak kepada honorer yang masih muda.

"Yang menyedihkan ketika honorer baru 2-3 tahun lolos P3K, karena dia anak muda dan punya sertifikat pendidik. Sementara kami sudah puluhan tahun masih honorer," ucapnya.

Thoip juga menyayangkan banyaknya huru honorer yang tidak lolos seleksi P3K tahap I dan II. Padahal saat seleksi, banyak guru yang berhasil melampaui pasing grade (PG).

Ia berharap kepada pemerintah khususnya Pemkab Majalengka agar bisa memperhatikan nasib guru honorer dengan mengangkatnya menjadi P3K.

"Harapannya kategori 35 plus bisa diangkat tanpa ada tes lagi, terutama yang sudah PG. Kami mohon ke Bupati dan dinas," ucapnya.

Terpisah, Sekda Kabupaten Majalengka Eman Suherman mengungkapkan jika wacana penghapusan tenaga honorer benar-benar terealisasi, pihaknya akan mengkaji dampaknya terhadap sistem pemerintahan di Majalengka.

Pasalnya, kata Eman, saat ini Pemkab Majalengka masih membutuhkan kontribusi dari tenaga honorer khususnya guru.

"Kalau terjadi paling tidak nanti kita akan mengkaji bagaimanapun kalau kebijakan pusat harus tidak ada (honorer) kita akan melihat nanti dampak terhadap sistem pemerintahan. Karena bagimapun kita kekurangan tenaga," ujar Eman.

(mso/mso)