Pimpinan PD Muhammadiyah Karawang Dilaporkan ke Polda Jabar

Yuda Febrian Silitonga - detikNews
Senin, 24 Jan 2022 15:39 WIB
Pengurus PC Muhammadiyah Karawang Barat
Pengurus PC Muhammadiyah Karawang Barat (Foto: Yuda Febrian Silitonga/detikcom)
Karawang -

Ketua Pimpinan Daerah (PD) Muhammadiyah Kabupaten Karawang berinisial MK, dilaporkan ke Polda Jabar atas dugaan manipulasi dokumen tanah milik organisasi menjadi atas nama pribadi.

Ketua Pengurus Cabang (PC) Karawang Barat Nino Sukarno yang membuat laporan, menyebut ada dugaan penguasaan aset organisasi yang akan dilakukan MK.

"Saya mewakili PC untuk melaporkan inisial MK sebagai Ketua PD Muhammadiyah ke Polda karena (dugaan) perbuatannya memanipulasi dokumen tanah milik Muhammadiyah menjadi atas nama dirinya, dan diduga juga akan menguasai," kata Nino saat konferensi pers di Kafe Rebel Kopi, Senin (24/2/2022).

Nino menyebut, MK hendak memanipulasi dokumen sebidang tanah dengan luas 6.003 meter persegi di Kecamatan Karawang. Tanah itu dibeli pada tahun 2013 oleh organisasi Muhammadiyah senilai Rp 1,2 miliar dengan akta jual beli (AJB) milik Persyaritakan Muhammadiyah Karawang.

"Namun, pada tahun 2015 diubah AJB nya dengan pemegang haknya itu inisial MK yang masih menjabat sebagai Ketua PD Muhammadiyah Karawang," ujar Nino.

Oleh karena itu, pihaknya melaporkan perbuatan tersebut ke pihak kepolisian.

"Kami sudah buat laporan dengan nomor LP/B/52/1/2022/SPKT/Polda Jabar dan dikenakan KUHP pasal 266, junto pasal 374 KUHP," katanya.

Selain itu, peristiwa ini juga sebelumnya sudah diketahui oleh pihak Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

"Jadi Ketua Umum pak Busyro Muqoddas sudah menyikapinya pelaporan kami, juga melayangkan surat ke Pimpinan Muhammadiyah di Jawa Barat untuk segera menyelesaikan kasusnya sesuai hukum yang berlaku," ujarnya.

Sementara itu, saat dikonfirmasi Ketua PD Muhammadiyah MK mengatakan, tidak mengetahui adanya pelaporan terhadap dirinya.

"Saya belum mendapatkan informasi dari mana-mana soal pelaporan, hingga saat ini belum ada dari kepolisian untuk dipanggil," katanya saat dihubungi melalui telepon selular.

Terkait adanya manipulasi data, pihaknya belum mau menjelaskannya.

"Misalkan ada pelaporan pasti ada Surat Tanda Penerima Laporannya (STPL) dan pasti ada pemanggilan dari kepolisian, terus soal ada manipulasi data aset organisasi saya belum mau jelasin itu, karena tidak ada masalah," katanya.

Kepala Bidang Humas Polda Jabar Kombel Pol Ibrahmim Tompo membenarkan adanya pelaporan dugaan manipulasi aset tersebut.

"Benar ada laporan tersebut, diterima hari Kamis, 20 Januari 2022, namun sifatnya pribadi tidak terkait dengan suatu organisasi maupun perusahaan tertentu. Dan saat ini masih proses lidik," katanya.

(yum/bbn)