Anggota Komisi B DPRD Kabupaten Bandung mendesak Pemkab Bandung serius mengurusi produksi stroberi. Perlu adanya intervensi pemerintah agar komoditi ini dapat kembali produktif dan berkelanjutan.
Pada 2014, Kabupaten Bandung menyumbang hampir 90 persen produksi stroberi di tingkat nasional. Namun, angka tersebut terus turun drastis dan cenderung mandek.
Anggota Komisi B DPRD Kabupaten Bandung Tri Bambang Pamungkas menuturkan, persoalan komoditi stroberi merupakan pekerjaan rumah pemerintahan daerah yang belum diselesaikan sejak lama. Hingga saat ini tidak ada kebijakan yang berarti bagi para petani dan komoditi khas dataran tinggi ini.
"Menurut kacamata saya, pemerintah daerah yang lama tidak tanggap dengan kondisi komoditi stroberi. Kenapa tidak ditetapkan sebagai komoditi unggulan," kata Tri kepada detikcom, Jumat (22/10/2021).
Tri menilai Pemkab Bandung tidak memiliki keseriusan dari sisi kebijakan agar membuat komoditi ini kembali produktif dan berkelanjutan. Intervensi dari segi regulasi dan anggaran dinilai dapat menjadi garansi bagi para petani stroberi untuk tetap berkebun stroberi.
Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Jawa Barat mencatat, pada 2013 angka produksi stroberi mencapai 84.348 ton. Kemudian, angka itu terus menurun drastis hingga mencapai angka 5.450,4 ton di tahun 2018.
"Kenapa imbasnya begitu drastis, karena legitimasi sebagai komoditi unggulan itu sangat penting. Karena itu kan sebagai suatu jaminan atau garansi bagi petani stroberi. Karena kan tetap harus ditunjang dengan sistem dari pemerintahan yang mempunyai otoritas membuat kebijakan," tutur Tri.
"Sekarang kan jadinya seperti hidup segan mati tak mau. Sedangkan kalau dulu diperhatikan menjadi komoditi unggulan kan itu bagus. Kan legitimasinya ada," dia melanjutkan.
Baca juga: Menilik Nasib Produksi Stroberi Bandung |
Lihat juga video 'Hasil Simulasi Disbudpar Bandung: Museum Geologi Layak Dibuka':
