Round-Up

Korupsi Hibah Ponpes Banten, Duit Rp 70 Miliar Jadi Bancakan

Bahtiar Rifa'i - detikNews
Kamis, 09 Sep 2021 09:06 WIB
Poster
Ilustrasi kasus korupsi (Ilustrator: Edi Wahyono/detikcom)

Bukan hanya itu, pemberian hibah ke pondok pesantren juga tidak ada bukti laporan pertanggungjawaban. Bukti-bukti itu misalnya bukti transfer hingga bukti penggunaan dana.

Jaksa merinci, kerugian negara akibat tidak adanya laporan pertanggungjawaban antara lain anggaran operasional FSPP, kegiatan verifikasi ponpes, kegiatan pelatihan dan pengembangan, pembiayaan program reguler FSPP, penyerahan bantuan ke ponpes itu sendiri.

Nama gubernur Banten bahkan terseret pusaran perkara ini. Meski jaksa tidak menyebut nama secara langsung, tapi hibah ponpes diberikan saat masa jabatan gubernur di bawah pimpinan Wahidin Halim. Di dakwaan itu disebutkan bahwa hibah 2018 bermula dari proposal FSPP ke Biro Kesra senilai Rp 27 miliar.

Proposal itu oleh terdakwa Irvan untuk direkomendasikan ke Tim Anggaran Pemerintah Daerah atau TAPD senilai Rp 6,6 miliar. Karena hibah yang direkomendasikan terdakwa dinilai kecil, FSPP lantas melakukan audiensi dengan gubernur Banten di rumah dinasnya.

"Terdakwa Irvan mengetahui adanya audiensi FSPP dan gubernur Banten dan menerima arahan untuk memenuhi permohonan FSPP dalam menyalurkan bantuan hibah kepada pondok pesantren tahun 2018," ujar JPU.

Usai pertemuan di rumah dinas, FSPP lantas kembali merevisi proposal dengan nilai Rp 71,7 miliar. Proposal itu dilakukan pembahasan antara TAPD dan Badan Anggaran DPRD dan ditetapkan dalam Perda. Akhirnya, hibah disetujui Rp 66 miliar lebih.

Rincian pencairan hibah forum pesantren itu antara lain Rp 3,8 miliar untuk operasional kesekretariatan dan sisanya Rp 61 miliar untuk dibagikan ke 3.122 pesantren.

Di hibah 2020 senilai Rp 117 miliar, hak pondok pesantren itu malah jadi bancakan oknum pimpinan ponpes. Muncul istilah 'belah semangka' antara oknum dengan pesantren penerima hibah. Ini muncul saat terdakwa Epieh menghubungi para pesantren-pesantren di Banten.

"Terdakwa menyampaikan dana hibah dapat cair asalkan bersedia 'belah semangka' dengan memberikan separuh dana hibah uang masing-masing sebesar Rp 15 juta," kata JPU.

Beberapa ponpes yang dipotong disebutkan antara lain Ponpes Darowes, Ponpes Assalik, Ponpes Raudatul Muta'alimin, Ponpes Alfalah Bumi Damai, Ponpes Roudatul Fata, Ponpes Attohiriyah, Ponpes Riyadul Wildan dan Nurul Falah.

Terdakwa Asep juga mendapat Rp 104 juta dari pesantren-pesantren di Pandeglang. Ia meminta hibah dibagi 60-40 persen.

Data pesantren penerima hibah juga rupanya bermasalah. Ada 172 pesantren tidak terdaftar di EMIS dan tidak memiliki izin operasional dari Kementerian Agama. Timbul kerugian negara Rp 5,3 miliar akibat penyaluran dana hibah di tahun 2020.


(bri/bbn)