2 Terdakwa Korupsi Hibah Ponpes Banten Ajukan Diri Jadi Justice Collaborator

Bahtiar Rifa'i - detikNews
Rabu, 08 Sep 2021 19:56 WIB
Poster
Foto: ilustrasi (Edi Wahyono/detikcom0.
Serang -

Dua dari lima terdakwa kasus hibah ponpes tahun 2018 dan 2020 mengajukan justice collaborator (JC). Pengajuan dilakukan ke majelis hakim PN Tipikor Serang oleh terdakwa eks Kabiro Kesra Irvan Santoso dan terdakwa Agus Gunawan selaku honorer Kesra.

Kuasa hukum terdakwa Agus, Yandi Hendrawan mengatakan alasan kliennya mengajukan JC karena telah mengembalikan kerugian negara Rp 8 juta. Uang senilai itu juga telah disetorkan ke rekening Kejati Banten. '

"Terdakwa Agus Gunawan ini bukan pelaku utama, selain itu terdakwa juga akan berjanji kerja sama dan menyampaikan sejujur-jujurnya atas perkara yang dia ketahui," kata Hendrawan kepada wartawan di Pengadilan Tipikor Serang, Rabu (8/9/2021).

Pengajuan JC ke majelis hakim juga disampaikan oleh kuasa hukum terdakwa Irvan, Alloys Ferdinand. Katanya, kliennya akan berkata sejujur-jujurnya di perkara hibah tahun 2018 dan 2020.

"Pak Irvan mengajukan JC akan bicara sejujur-jujurnya berkaitan hibah 2018 dan 2020 ini," kata Alloys.

Ia juga mengajukan nota keberatan atas dakwaan jaksa. Menurutnya ada hal yang disembunyikan dari dakwaan. Salah satunya kenapa hanya kliennya yang jadi terdakwa sedangkan Forum Silaturahmi Pondok Pesantren (FSPP) tidak tersentuh padahal sebagai penerima dan penyalur hibah ke ponpes-ponpes.

"Sedangkan FSPP sebagai penerima di dakwaan tidak masuk dan tidak dimasukan dalam perkara ini. Masa kita yang ngasih uang, orang yang terima uang nggak jadi terdakwa," ujarnya.

Padahal, kliennya itu juga bekerja berdasarkan surat perintah dari pimpinan Pemprov Banten dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Bahkan, hibah yang disalurkan melalui Biro Kesra disetujui dan dibuatkan Perda oleh gubernur dan DPRD.

"Masa hanya pak Irvan sendiri yang bertanggung jawab. Ini yang mau kita ungkap, kenapa sampai keluar Perda, kapan rekom masuk dan kapan kesepakatan antara gubernur dan dpr. Akan kita buka semua termasuk hibah 2018 berkaitan proposal pertama dan kedua," pungkasnya.

Lima orang jadi korupsi hibah ponpes yang rugikan negara Rp 70 miliar lebih. Mereka adalah Irvan Santoso eks Kabiro Kesra Pemprov Banten, Toton Suriawinata Kabag Sosial dan Agama di Biro Kesra, Epieh Saepudin pimpinan pondok pesantren di Pandeglang, Tb Asep Subhi pimpinan Ppnpes Darul Hikam Pandeglang, dan Agus Gunawan selaku honorer di Biro Kesra.

Jaksa menilai hibah 2018, tidak ada laporan pertanggungjawaban oleh FSPP. Forum ini juga tidak melakukan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan penggunaan hibah untuk kegiatan verifikasi ponpes, kegiatan pelatian dan pengembangan, pembiayaan program regular FSPP, hingga penyerahan bantuan ke ponpes.

"Perbuatan terdakwa Irfan dan Toton dengan tidak melakukan evaluasi sebagaimana mestinya mengakibatkan kerugian negara Rp 65 miliar," ujarnya lagi.

Sedangkan untuk tahun 2020 muncul kerugian negara sebesar Rp 5 miliar lebih. Rinciannya adalah adanya pemotongan dari oknum pegawai di Biro Kesra hingga pemotongan oleh FSPP.

"Pemotongan hibah oleh oknum pengurus FSPP sekurang-kurangnya untuk 11 pesantren sebesar Rp 104 juta, dan pemotongan hibah pesantren di Kota Serang oleh oknum FSPP sekurang-kurangnya untuk 6 ponpes sebesar 2 juta dikali 8," kata JPU.

(bri/mso)