Jaksa Ungkap Istilah Belah Semangka di Korupsi Hibah Ponpes Banten Rp 70 M

Bahtiar Rifa'i - detikNews
Rabu, 08 Sep 2021 19:09 WIB
Poster
Foto: Ilustrasi (Edi Wahyono/detikcom).
Serang -

Jaksa Penuntut Umum (JPU) mengatakan ada istilah 'belah semangka' di korupsi hibah ponpes Banten untuk tahun 2018 dan 2020 yang merugikan negara Rp 70 miliar. Istilah ini muncul saat terdakwa Epieh Saepudin selaku pimpinan Ponpes Darul Hikam memotong bantuan untuk pesantren lain.

Di dakwaan yang dibacakan JPU M Yusuf Putra di hibah tahun 2020, terdakwa Epieh bersama Apipi menghubungi delapan pondok pesantren penerima hibah. Ia katanya menyampaikan ke ponpes itu bahwa jika hibah ingin cair, maka mereka harus bersedia membagi separuh bantuannya atau belah semangka.

"Terdakwa menyampaikan dana hibah dapat cair asalkan bersedia 'belah semangka' dengan memberikan separuh dana hibah uang masing-masing sebesar Rp 15 juta," kata JPU Yusuf di Pengadilan Tipikor Serang, Rabu (8/9/2021).

Total yang didapat dari belah semangka bantuan itu mencapai Rp 120 juta. Beberapa ponpes yang dipotong bantuannya adalah di Ppnpes Darowes, Ponpes Assalik, Ponpes Raudatul Muta'alimin, Ponpes Alfalah Bumi Damai, Ponpes Roudatul Fata, Ponpes Attohiriyah, Ponpes Riyadul Wildan dan Nurul Falah.

Selain itu, terdakwa Asep Subhi juga menghubungi 11 ponpes dan meminta sebagian bantuan yang totalnya Rp 104 juta di Pandeglang. Ia juga meminta kepada masing-masing pengurus ponpes agar memberikan sebagian dana bantuan.

"Bagaimana kalau pencairan pengajuan dana hibah Rp 30 juta dilakukan pemotongan 60-40 persen," kata JPU menirukan permintaan terdakwa Asep kepada pengurus ponpes.

JPU juga menilai bahwa hibah di tahun 2020 ke 3 ribu lebih pondok pesantren dilakukan tidak dengan evaluasi. Ada 172 pesantren yang tidak ada di EMIS dan tidak memiliki izin operasional dari Kementerian Agama.

Khusus hibah 2020, kerugian negara dari total anggaran Rp 177 miliar ini adalah Rp 5,3 miliar. Rinciannya adalah 5 miliar bantuan yang disalurkan ke pesantren yang tidak memiliki ijin operasional, adanya pemotongan dari oknum pegawai di biro kesra, hingga pemotongan oleh Forum Silaturahmi Pondok Pesantren atau FSPP.

"Pemotongan hibah oleh oknum pengurus FSPP sekurang-kurangnya untuk 11 pesantren sebesar Rp 104 juta, dan pemotongan hibah pesantren di Kota Serang oleh oknum FSPP sekurang-kurangnya untuk 6 ponpes sebesar 2 juta dikali 8," jelasnya.

Lima didakwa korupsi di perkara ini yaitu Irvan Santoso eks Kabiro Kesra Pemprov Banten, Toton Suriawinata Kabag Sosial dan Agama di Biro Kesra, Epieh Saepudin pimpinan pondok pesantren di Pandeglang, Tb Asep Subhi pimpinan Ponpes Darul Hikam Pandeglang, dan Agus Gunawan selaku honorer di Biro Kesra.

Kerugian total kasus ini adalah Rp 70 miliar lebih. Rinciannya hibah ke ponpes dari Pemprov Banten pada 2018 merugikan negara Rp 65 miliar. Sedangkan untuk tahun 2020 adalah Rp 5 miliar.

Di dakwaan JPU juga terungkap bahwa hibah tahun 2018 yang nilainya Rp 66 miliar disalurkan melalui FSPP. Hibah senilai itu dibagi dengan rincian Rp 3,8 miliar untuk operasional forum dan 62 miliar untuk dibagikan ke 3.122 pesantren.

Namun, ternyata organisasi itu oleh jaksa dinilai tidak berhak menerima hibah. Bahkan, tidak ada pertanggungjawaban forum ini baik itu setelah menerima anggaran operasional dan pembagian ke pesantren lain.

"Penggunaan dana hibah berupa uang ke rekening FSPP 3,8 miliar dalam pelaksanaannya tidak sesuai peruntukan dan tidak ada bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai perundang-undangan," kata JPU.

(bri/mso)