Gubernur Banten Disebut-sebut Jaksa di Sidang Korupsi Hibah Ponpes Rp 70 M

Bahtiar Rifa - detikNews
Rabu, 08 Sep 2021 17:08 WIB
Sidang Korupsi Ponpes Banten
Suasana sidang dakwaan korupsi hibah ponpes Pemprov Banten (Foto: Bahtiar Rifai/detikcom)
Serang -

Korupsi hibah ke pondok pesantren oleh Pemprov Banten tahun 2018 dan 2020 merugikan keuangan negara Rp 70 miliar. Jaksa Penuntut Umum (JPU) menyebut-nyebut peran Gubernur Banten Wahidin Halim dalam proses pencairan dana hibah yang disalurkan lewat Forum Silaturahmi Pondok Pesantren (FSPP).

Di dakwaan yang dibacakan JPU M Yusuf Putra di Pengadilan Tipikor Serang, kerugian negara untuk hibah di tahun 2018 adalah Rp 65 miliar. Sedangkan untuk tahun 2020 adalah Rp 5 miliar.

Ada lima terdakwa di perkara ini yaitu Irvan Santoso eks Kabiro Kesra Pemprov Banten, Toton Suriawinata Kabag Sosial dan Agama di Biro Kesra, Epieh Saepudin pimpinan pondok pesantren di Pandeglang, Tb Asep Subhi pimpinan Ponpes Darul Hikam Pandeglang, dan Agus Gunawan selaku honorer di Biro Kesra.

JPU mengatakan, anggaran hibah di tahun 2018 bermula dari proposal yang diajukan oleh FSPP untuk 3.264 pesantren ke gubernur Banten melalui Kepala Biro Kesra sebesar Rp 27 miliar. Proposal ini ditandatangani oleh KH Anang Azhari selakuk Presidium FSPP dan Ali Mustofa selaku Sekjen FSPP.

Proposal dari FSPP itu kemudian disetujui oleh terdakwa Irvan untuk direkomendasikan ke Tim Anggaran Pemerintah Daerah atau TAPD senilai Rp 6,6 miliar. Karena hibah yang direkomendasikan terdakwa dinilai kecil, FSPP Banten lanjut JPU, melakukan audiensi dengan gubernur Banten.

"Terdakwa Irvan mengetahui adanya audiensi FSPP dan gubernur Banten dan menerima arahan untuk memenuhi permohonan FSPP dalam menyalurkan bantuan hibah kepada pondok pesantren tahun 2018," kata JPU M Yusuf Putra di Pengadilan Tipikor Serang, Rabu (8/9/2021).

FSPP kemudian katanya mengajukan kembali proposal bantuan hibah ke gubernur Banten melalui Biro Kesra. Proposal itu nilainya RP 71,7 miliar untuk program pemberdayaan pondok pesantren dan operasional kegiatan FSPP tahun 2018.

Proposal itu dilakukan pembahasan antara TAPD dan Badan Anggaran DPRD dan ditetapkan dalam Perda. FSPP sendiri kata JPU disetujui sebagai penerima hibah adalah FSPP senilai Rp 66 miliar.

"Untuk pelaksanaan penyaluran hibah, KH Matin Djawahir dan Ali Musthofa mengajukan proposal pencairan kepada gubernur Banten tanggal 29 Maret 2018 dengan uraian rincian untuk operasional rutin sekretariat FSPP banten Rp 3,8 miliar (dan) program pemberdayaan 3.122 ponpes dengan besaran masing-masing Rp 20 juta dengan total Rp 62 miliar," ujar jaksa.

Pantauan detikcom di ruang persidangan, JPU sendiri tidak menyebut langsung nama gubernur Banten yang ada di dakwaan korupsi hibah ponpes 2018 dan 2020.

Lihat juga video 'Kejati Banten Geledah Masjid Al Bantani Kasus Hibah Ponpes':

[Gambas:Video 20detik]



(bri/bbn)