.webp)
Ragam berita berlangsung di Jabar-Banten hari ini. Kasus tawuran pelajar di Sukabumi menewaskan satu orang. Sedangkan di Banten, ditemukan lagi beras 'batu'.
Berikut rangkuman Jabar-Banten hari ini, Jumat (6/8/2021):
Tawuran Brutal Tewaskan Pelajar Sukabumi
Warga Gang Sawo, Kabupaten Sukabumi, yang tinggal tidak jauh dari di sekitar Rel Kereta dan ruas Jalan Sukabumi-Bogor, dikejutkan dengan aksi tawuran pelajar. Insiden berdarah tersebut mengakibatkan satu pelajar tewas.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sulaeman, warga setempat, tidak melihat langsung kejadian tawuran brutal tersebut. Namun saat beberapa korban akibat luka bacokan dibawa teman-temannya diselingi teriakan, ia melihat darah berceceran membasahi bantalan rel kereta api.
"Kalau melihat tawurannya langsung sih enggak. Saya sedang duduk, tidak lama terdengar suara teriakan-teriakan begitu. Lalu ada yang digotong, lihat darah berceceran. Apalagi di rel kereta api, penuh dengan darah," kata Sulaeman, Jumat (6/8/2021).
Posisi Sulaeman memang dekat dengan beberapa korban yang diselamatkan teman-temannya. Ia menyaksikan pemandangan horor tersebut.
"Saya posisi di atas rel kereta api, lihatnya ya lagi pada digotong. Lihat darah begitu, ngeri bener," katanya.
Dia mengungkapkan dua kubu pelajar yang terlibat tawuran itu dari SMK Dwi Darma (DD) dan SMK Teknika Cisaat (Texas). Kedua SMK ini memang sering terlibat tawuran di lokasi tersebut.
"Tawuran memang sering terjadi di sini, kalau masalah ini sampai gede begini mah baru itu. Kalau tawuran biasa mah sering, hampir tiap hari kadang-kadang di Palagan," ucap Sulaeman.
Lengkingan teriakan membuat gaduh pada Kamis (5/8) malam, sekitar pukul 21.00 WIB. Sejumlah pelajar saling serang di kawasan tersebut. Mereka yang terdesak berlarian ke gang terdekat dan sekitar rel kereta api.
Warga tidak tahu persis ada berapa banyak yang terlibat tawuran, namun bisa dipastikan lebih dari 10 orang masing-masing sekolah. Satu orang tewas mengenaskan akibat tawuran pelajar tersebut.
Giliran Beras 'Batu' di Lebak
Beras dengan kondisi menggumpal seperti batu juga ditemukan di beberapa tempat di Kabupaten Lebak. Ada tujuh karung beras tidak layak yang diterima warga dan rencananya akan diganti oleh Bulog.
"Iya, kemarin yang agak menggumpal 7 tapi sisa (pengiriman) ada 27 tapi kita tarik semua," kata Kepala Bulog Sub Divre Pandeglang-Lebak M Wahyudin saat dihubungi detikcom, Jumat (6/8/2021).
Beras 'batu' bantuan untuk warga terdampak PPKM di Lebak itu sama kasusnya seperti yang ditemukan di Pandeglang. Beras tersebut berasal dari Bulog dan didistribusikan oleh PT Pos.
"Lebak sudah kita ganti juga, sama kasusnya kehujanan pas pembongkaran," ujarnya.
Distribusi bantuan PPKM itu katanya masih berlangsung untuk beberapa hari ke depan. Untuk antisipasi, Bulog minta meminta pengantaran oleh PT Pos dipasang terpal agar terlindung dari hujan.
"Dari pihak Bulog nggak ada masalah karena yang terjadi pada saat pengantaran pengiriman berasnya, musim hujan harus pakai terpal baik-baik," ujarnya.
Awalnya, penemuan beras 'batu' menggegerkan warga penerima di Pandeglang. Beras dengan berat 10 kilo ini dibagikan pada Selasa (3/8) sebagai bantuan PPKM 2021. Kondisi beras berwarna kuning dan penuh gumpalan keras mirip batu.
"Ini beras dari Bulog katanya buat bantuan PKH. Dicuci juga warnanya tetap begitu kang, enggak bisa dimakan ini mah," kata Uki warga di Kelurahan Pandeglang yang menerima bantuan beras saat ditemui wartawan pada Kamis (5/8) kemarin.
Kades Datangi Kantor Dinsos Majalengka
Sejumlah kepala desa di Kabupaten Majalengka mendatangi kantor Dinas Sosial yang ada di Jalan KH Abdul Halim, Majalengka, Kamis (5/8/2021). Mereka datang beramai-ramai untuk memprotes data penerima bantuan sosial.
Pantauan detikcom, setidaknya ada 10 kepala desa yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Majalengka yang datang ke kantor Dinas Sosial.
Setibanya di kantor Dinas Sosial sekitar pukul 11.30 WIB para kepala desa ini langsung bertemu Kepala Dinas Sosial Kabupaten Majalengka Gandana Purwana untuk membahas permasalahan data penerima bantuan sosial.
"Kita datang ke sini (Dinas Sosial) untuk memprotes carut marut data penerima bantuan sosial. Kita yang di lapangan yang diserang sama warga karena banyak yang tidak dapat bantuan," kata Dudung Abdulah Yasin Ketua 1 APDESI yang juga Kepala Desa Panjalin Kidul, Kecamatan Sumberjaya saat diwawancarai.
Dudung menegaskan banyaknya penerima bantuan yang tidak sesuai kriteria atau tidak layak membuat kondisi di lapangan carut marut. Menurutnya penerima bantuan yang datanya diambil dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dianggap masih tidak tepat sasaran.
"Pertama penerimanya orang yang tidak layak, banyak yang muda, banyak yang kaya. Justru yang seharusnya layak menerima bantuan malah tidak dapat, juga ada yang mereka sudah menerima sebelumnya tapi dapet lagi, jadi dobel-dobel," ungkap Dudung.
Oleh sebab itu Dudung dan rekan sesama kepala desa lainnya ingin ada upaya dari Pemerintah Kabupaten Majalengka dalam menangani masalah data penerima bantuan yang masih banyak tidak tepat sasaran.
"Kami ingin kepada pemerintah Kabupaten Majalengka ada tindakan nyata. Intinya ketika mengetahui ada yang tidak benar jangan diam saja. Kita (kepala desa) ini membela masyarakat yang emang seharusnya dapat bantuan," tegasnya.
Akibat banyaknya warga yang seharusnya mendapat bantuan namun tidak terdata kata Dudung, pemerintah desa menjadi sasaran 'amuk' warga. Bahkan tidak jarang juga yang akhirnya menimbulkan fitnah.
"Kami sekarang banyak fitnahan, banyak tuduhan dari masyarakat. Tapi kami ikhlas kok, karena kami memaklumi. Umpamanya, ketika yang haus minta dikirim air tapi ngirimnya malah ke yang sudah kembung," jelas Dudung.
Masih kata Dudung selama ini pemerintah desa telah berupaya untuk menginput data penerima bantuan yang benar-benar sesuai target sasaran dan memang layak menerima bantuan.
"Data sebenarnya dari kami dari desa, kami kumpulkan datanya lewat DTKS. Tapi anehnya kenapa yang keluar data lama, itu lagi itu lagi penerimanya," tandasnya.
Ditempat yang sama Kepala Dinas Sosial Kabupaten Majalengka Gandana Purwana tidak menampik adanya carut marut data penerima Bansos. Bahkan Gandana sendiri mengaku tidak mengerti kenapa ada warga yang meninggal masih masuk ke dalam daftar penerima.
"Desa itu kan sudah menyampaikan data lewat aplikasi itu langsung ke pusat. Sudah dilaksanakan oleh desa, mengubah data. Tapi yang dapat itu-itu juga. Gak tahu, itu masalahnya di mana," singkatnya.
Kasus Korupsi di Tasik, 9 Orang Ditetapkan Tersangka
Kejaksaan Negeri Kabupaten Tasikmalaya membongkar korupsi dana hibah tahun anggaran (TA) 2018. Kerugian negara akibat kasus tersebut diperkirakan mencapai Rp 5,2 miliar.
Kejaksaan Negeri Tasikmalaya menetapkan sembilan tersangka dalam kasus ini. UM (47), WAR (46), EY (52), HAJ (49), AAM (49), FG (35), AL (31), BR (41) dan PP (32).
Para tersangka berstatus pengurus partai, karyawan honorer, ketua yayasan Pendidikan Agama hingga guru honorer. Mereka memotong dana hibah untuk 79 lembaga keagamaan.
"Kami tetapkan sembilan tersangka dalam korupsi Dana hibah APBD Kabupaten Tasikmalaya tahun 2018. Kerugian negara mencapai Rp 5,2 miliar," kata Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Tasikmalaya M Syarif dalam keterangan pers, Jumat (06/08/21).
Ironisnya lagi, uang hasil korupsi digunakan oleh pengurus parpol tersebut untuk pencalonan legislatif tahun 2019. Tetapi, pengurus partai ini kalah dalam perhelatan Pileg 2019 lalu.
"Jadi ada uang korupsi ini dipakai nyalon legislatif. Tapi kalah dalam pencalonan itu," ucap Syarif.
Modus para tersangka dengan mengawal dana hibah Ini hingga proses pencairan. Bahkan, penerima mengetahui dana sudah masuk rekening dari para tersangka.
Penerima langsung dilakukan pemotongan diberbagai tempat hingga di jalan yang sepi pasca pencairan.
"Kasus pemotongan hibah Pemkab Tasikmalaya APBD tahun 2018 ini berawal dari adanya temuan BPK RI, perwakilan provinsi Jawa Barat atau BPKP, terhadap pelaksanaan dana hibah Kabupaten Tasikmalaya tahun 2018. Ditemukan banyak lembaga yang sampai akhir tahun anggaran, tidak menyerahkan Laporan Pertanggungjawaban (LPj)," ungkap Syarif.
Kemudian, lanjut dia, BPK menemukan adanya pemotongan dana hibah yang dilakukan oleh pihak tertentu, kepada 26 lembaga, dengan nilai pemotongan sebesar Rp 2,6 miliar. Ini menjadi temuan BPK awal.
"Kemudian, kita kembangkan atas temuan BPK tersebut, tidak dapat ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah, dalam hal ini inspektorat selaku APIP," terang dia.
"Pada tahap penyidikan, penyidik sudah melakukan pemeriksaan terhadap 167 orang saksi. Dan telah menyita 254 barang bukti," ungkap dia.
Kemudian, kata dia, dari hasil pemeriksaan saksi tersebut ditemukan fakta adanya pemotongan dana hibah, terhadap 79 lembaga.
"Dengan besaran potongan bervariasi antara Rp 5 juta sampai dengan Rp 190 juta. Dengan total pemotongan sebesar Rp 5,9 miliar. Dan sudah ada pengembalian ke KAS daerah sebesar Rp 645 juta," jelasnya.
Jabar Catatkan Kasus Tertinggi Selama Dua Hari
Dua hari berturut-turut penambahan kasus harian COVID-19 di Jawa Barat menjadi yang tertinggi di Indonesia, pada 5-6 Agustus 2021. Hari ini (6/8), kasus COVID-19 tercatat mencapai 4.580 kasus, angka tersebut beda tipis dengan Jawa Timur dengan 4.490 kasus.
Satu hari sebelumnya Satgas Penanganan COVID-19 merilis, Jabar menjadi yang paling tinggi dalam kasus harian dengan 4.718 kasus. Jumlah tersebut disusul Jawa Tengah dengan 4.252 kasus dan Jawa Timur 4.074.
Meski menjadi yang tertinggi dalam kasus harian, sedianya tambahan kasus COVID-19 di Jabar secara umum telah menurun dibandingkan dengan awal dan pertengahan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).
Penurunan itu dilihat dari grafik kasus harian yang direkam Pusat Informasi dan Koordinasi COVID-19 Jabar (Pikobar). Terjadi penurunan angka kasus dalam tujuh hari terakhir. Rata-rata kasus COVID-19 di Jabar berada di angka 4.177 dalam sepekan.
Cukup berbeda dengan periode dua pekan sebelumnya, yang dimana rata-rata kasus harian COVID-19 di Jabar bertambah 7.236. Berdasarkan data Pikobar total kasus terkonfirmasi COVID-19 di Jabar mencapai 627.150.
Ketua Harian Satgas COVID-19 Jabar Nina Susana Dewi mengatakan, grafik pertambahan kasus di Jabar mulai menurun dibanding pekan lalu.
"Rasio positif minggu kemarin kita masih 52 persen. Artinya dari 100 orang yang diperiksa, 50 orang lebih masih positif. Minggu-minggu ini sudah ada diangka 40 persen. Artinya orang yang positif menurun. Senin kemarin sempat kenaikan di angka 2.000 kasus, biasa 4.000 kasus," ucap Dewi, Jumat (6/8).
Dewi pun melaporkan, pasien COVID-19 di Jabar yang telah pulih mencapai 495.923 orang. Pada Kamis (5/8/2021), terdapat 5.378 orang dinyatakan sembuh. Hal ini sejalan dengan BOR (Bed Occupancy Rate) atau tingkat keterisian rumah sakit rujukan COVID-19 di Jabar yang berangsur menurun.
"Yang menggembirakan juga, keterisian tempat tidur di rumah sakit juga menurun. Hari ini sudah di angka 48,13 persen, turun 2,22 persen dari hari sebelumnya. Masih ada di daerah barat yang masih di angka 60-an persen, yang lainnya sudah di bawah 50 persen," katanya.
