Bandung -
Setahun berlalu sejak pemerintah melakukan pembatasan sosial, termasuk di sektor pendidikan karena pandemi COVID-19. Hal itu memaksa guru dan murid melakukan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ). Walau bisa menghindarkan anak dari risiko terpapar COVID-19, eksesnya ada beberapa dampak negatif yang muncul dalam pelaksanaan PJJ.
Ketua Forum Aksi Guru Indonesia (FAGI) Iwan Hermawan mengungkap, ada sejumlah kelemahan dalam pelaksanaan PJJ. Salah satunya adalah kurang terawasinya aktivitas siswa oleh guru.
"Saya kira untuk setahun ke belakang, aktivitas siswa tak bisa terkontrol oleh guru dan orang tua, beda dengan tatap muka," ujar Iwan saat dihubungi detikcom, Rabu (31/3/2021).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kemudian, Iwan menemukan ada penurunan kualitas belajar. Walau tak memberikan angka pasti, tapi secara gambaran umum terhadap penurunan persentase siswa dari sekolah favorit yang diterima di Perguruan Tinggi Negeri (PTN).
"Ada penurunan siswa di SNMPTN, siswa dari sekolah favorit pun tidak banyak diterima di PTN dan ini penurunan kualitas ini sebagai akibat tidak seriusnya dalam PJJ," ujar Iwan.
"Beda langsung dengan di kelas, antara guru dan siswa ada interaksi. Selama PJJ hanya dua mata pelajaran perhari, masing-masing dua jam dan hanya empat jam sehari," ujarnya.
Selain itu, kata Iwan, siswa juga merasakan jenuh meski pun para tenaga pendidik berupaya memberikan materi pelajaran seatraktif mungkin. "Iya ada tugas yang dikumpulkan di hari itu juga, tapi cukup merepotkan baik bagi guru, mau pun siswa, terutama kejenuhan karena ada yang hilang saat dia tidak masuk ke sekolah," ujarnya.
Simak juga video 'Tim WHO Pastikan Laporan Asal Corona Tak Terpengaruh Tekanan Politik':
[Gambas:Video 20detik]
Ia berharap dengan diperbolehkannya lagi sekolah Pembelajaran Tatap Muka (PTM) secara bertahap pada Juli 2021 mendatang, antusiasme dan kualitas belajar siswa bisa kembali terdongkrak.
"Intinya kami sepakat karena sudah terlalu lama tidak PTM, kan menimbulkan kejenuhan dan para siswa juga terlihat berkeliaran dan dikhawatirkan ada pernikahan dini karena terlalu lama juga (tidak sekolah)," kata Iwan.
Walau begitu, Iwan mengatakan ada beberapa persyaratan yang wajib terpenuhi sebelum PTM digelar, salah satunya ialah vaksinasi COVID-19 bagi guru dan tenaga administrasi atau staf di sekolah. Sarana dan prasarana pencegahan virus Corona pun wajib tersedia.
"Kalau perlu disif, sif pagi dan sif siang, dalam seminggu diatur dua hari kelas 11, dua hari kelas 12, guru juga sebagian PTM dan PJJ kan masa transisi," katanya.
Sekretaris Dinas Pendidikan Jawa Barat Wahyu Mijaya mengatakan, Disdik telah memberikan arahan kepada sekolah untuk membuat satgas COVID-19 di masing-masing sekolah.
"Kemudian yang kedua kita siapkan sarana dan prasarana pendukung protokol kesehatan untuk terlaksananya kegiatan tatap muka, kita juga siapkan ruang isolasi kalau misal ada suhu badannya di atas 37,5 derajat lebih," kata Wahyu saat dihubungi detikcom.
Pun dengan petunjuk pelaksanaan teknis PTM yang kini tengah disiapkan oleh Disdik Jabar."Kalau untuk kesiapan sekolahnya, kita secara keseluruhan kita siapkan. Jadi sekolah diminta untuk siap membuka, nanti di lapangannya menyesuaikan karena sekolah yang lebih tahu dengan kondisi sekolahnya, misal dia hanya sanggup tiga hari atau 30 persen dan sebagainya. Tapi maksimal 50 persen kita batasi," kata Wahyu.
Terkait penurunan kualitas belajar, Wahyu mengatakan masih akan mengkaji dampak pandemi ini seutuhnya. "Kita lihat bagaimana penyebabnya, apakah dari pandemi berdampak terhadap pendidikan mereka, kalau begitu akan kita siapkan untuk tahun depannya, agar tidak terulang dan jadi lebih baik dari sebelumnya," pungkas Wahyu.
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini
.webp)
