.webp)
Habib Bahar bin Smith tetap menjadi sorotan di sepanjang 2020. Mulai mendapatkan asimilasi namun dibatalkan hingga menjadi tersangka baru kasus penganiayaan sopir taksi online.
Habib Bahar sendiri diketahui saat ini tengah menjalani hukuman di Lapas Gunung Sindur. Dia divonis 3 tahun penjara atas kasus penganiayaan terhadap dua orang remaja.
1. Habib Bahar Bebas Usai Mendapat Asimilasi
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Habib Bahar bin Smith bebas dari Lapas Pondok Rajeg. Bahar mendapatkan program asimilasi dari Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkum HAM)
Bahar bebas dari Pondok Rajeg sore ini, Sabtu (16/5/2020). Kepala Divisi Pemasyarakatan Kemenkum HAM Jabar Abdul Aris membenarkan soal bebasnya Bahar.
"Ya (benar) mendapatkan program asimilasi rumah," ucap Aris.
Aris menuturkan tepat hari ini, Bahar sudah menjalani setengah masa pidananya. Sehingga, dia mendapatkan program asimilasi sesuai Permenkum HAM nomor 10 tahun 2020.
"Tanggal 16 Mei (2020) yang bersangkutan sudah menjalani setengah masa pidana. Untuk 2 per tiganya nanti 12 November 2020," tuturnya.
Sementara itu kuasa hukum Bahar Ichwan Tuankotta membenarkan soal bebasnya Bahar.
"Iya benar," kata Ichwan.
Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkum HAM) Jawa Barat memastikan habib Bahar bin Smith telah melanggar asimilasi sehingga dijebloskan lagi ke penjara. Asimilasi Bahar dicabut kaitan dengan kegiatan tausiah.
"Intinya melanggar asimilasi. Sekarang statusnya masih warga binaan, ya seharusnya mengikuti aturan dan ketentuan yang diberikan. Apalagi kaitan dengan pandemi COVID-19, kan gitu," ucap Kepala Divisi Pemasyarakatan Kemenkum HAM Jabar Abdul Aris kepada detikcom, Selasa (19/5/2020).
Bahar sendiri diketahui ceramah dalam kegiatan tausiah usai bebas pada Sabtu (16/5) sore lalu. Dalam tausiah itu, terlihat Bahar berbicara di hadapan kerumunan massa.
Disinggung soal ceramah yang menjadi dasar pencabutan asimilasi tersebut, Aris membenarkan. Namun dia tidak menjelaskan secara rinci terkait pelanggaran itu.
"Iya, kamu kan bisa lihat sendiri kaya apa.Itu makanya kan, gak perlu dijelaskan.Kalau dijelaskan nanti panjang," tuturnya.
Habib Bahar bin Smith dipindah dari LP Gunung Sindur ke Pulau Nusakambangan, Jawa Tengah. Sebab, massa pendukung Bahar membuat gangguan keamanan dan ketertiban di LP Gunung Sindur.
"Merujuk pada kondisi tersebut, Kalapas Khusus Gunung Sindur telah berkoordinasi dengan Kakanwil Jawa Barat, yang selanjutnya disetujui oleh Direktur Jenderal Pemasyarakatan, untuk Habib Bahar Bin Smith ditempatkan sementara waktu di Lapas Klas I Batu Nusakambangan," kata Dirjen Lapas Reynhard Silitongoa kepada wartawan, Rabu (20/5/2020).
Alasan pemindahan untuk kepentingan keamanan, ketertiban dan pembinaan bagi Bahar. Gangguan keamanan dan ketertiban yang ditimbulkan oleh aksi massa simpatisan.
"Mencegah pelanggaran protokol COVID-19 yang ditimbulkan dari kerumunan massa simpatisan," ujar Reynhard.
Habib Bahar telah dipindahkan dari Lapas Khusus Gunung Sindur ke Lapas Klas I Batu Nusakambangan pada hari Selasa malam, tanggal 19 Mei 2020 dengan pengawalan Kepolisian dan jajaran Pemasyarakatan
"Yang dalam pelaksanaanya yang bersangkutan diperlakukan dengan baik sesuai SOP," pungkas Reynhard.
Akan tetapi pemindahan Bahar ke Nusakambangan tak lama. Bahar pun lalu dikembalikan ke Lapas Gunung Sindur.
Tim kuasa hukum habib Bahar bin Smith melayangkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung. Gugatan dilayangkan berkaitan pembatalan program asimilasi yang dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan (Bapas) Bogor.
"Gugatan pembatalan keputusan Bapas (Bogor) yang mencabut asimilasi habib Bahar," ucap Azis Yanuar, kuasa hukum Bahar saat dikonfirmasi, Rabu (8/7/2020).
Gugatan itu tercantum dengan nomor perkara 73/G/2020/PTUN-BDG. Azis mengatakan gugatan itu sudah didaftarkan sejak pekan lalu dan sidang perdananya akan digelar besok.
"Sudah dismissal proses. Alhamdulilah diterima dan sudah diputuskan bisa diproses untuk pemeriksaan pertama besok. Agendanya besok pemeriksaan pertama," kata Azis.
Dengan gugatan ini, pihaknya berharap agar majelis hakim mengabulkan tuntutan kuasa hukum agar surat keputusan pembatalan asimilasi tersebut dicabut. Sehingga, Bahar tetap mendapat asimilasi dan tidak dipenjara seperti sekarang.
"Iya sebagai warga negara harusnya hak-haknya dipenuhi. Asimilasinya dikembalikan," katanya.
Majelis hakim Pengadilan Tata Usah Negara (PTUN) Bandung mengabulkan gugatan habib Bahar bin Smith terkait surat keputusan pencabutan asimilasi. Hakim menyatakan surat keputusan yang menjadi dasar pencabutan asimilasi tidak sah.
Dalam gugatan ini, Bahar bertindak sebagian penggugat sementara Balai Pemasyarakatan Bogor selalu tergugat. Sidang putusan digelar di PTUN Bandung, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Senin (12/10/2020).
"Mengadili, dalam eksepsi menolak eksepsi tergugat seluruhnya. Mengadili dalam pokok sengketa mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya," ucap Ketua Majelis PTUN Bandung Faisal Zad dalam sidang yang juga digelar secara online melalui akun YouTube PTUN Bandung.
Dalam amar putusannya, hakim menyatakan surat keputusan Kepala Bapas Klas 2 Bogor dengan nomor W11.pas.pas.33.pk.01.05.02-1987 tanggal 18 Mei 2020 yang menjadi dasar pencabutan asimilasi yang dilakukan Kalapas Cibinong dengan surat nomor W11.pas.pas.11.pk.01.04-1473 tidak sah.
"Mewajibkan tergugat mencabut keputusan Kepala Bapas klas 2 Bogor nomor W11.pas.pas.33.pk.01.05.02-1987 tanggal 18 Mei 2020 tentang pencabutan surat keputusan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas 2 Bogor," kata hakim.
Dalam pertimbangannya, hakim menyatakan surat keputusan pencabutan asimilasi Bahar dari Bapas Bogor yang menjadi objek sengketa tidak sah. Menurut hakim, surat keputusan itu seharusnya disampaikan kepada Bahar maupun keluarga saat penjemputan.
"Bahwa objek sengketa tidak pernah disampaikan kepada penggugat dan keluarga penggugat. Objek sengketa digunakan menjadi dasar tentang pencabutan asimilasi narapidana/anak. Menimbang surat keputusan Kalapas Cibinong tidak disampaikan ke penggugat meski dibawa tapi tidak dibacakan secara langsung saat menjemput. Namun hanya disampaikan asimilasi dicabut," tutur hakim.
"Menimbang fakta hukum diatas dengan dihubungkan objek maka majelis hakim menilai oleh karena secara nyata objek sengketa yang menjadi dasar nomor W11.pas.pas.33.pk.01.05.02-1987 tanggal 18 Mei 2020, sedangkan tergugat tidak menyampaikan objek sengketa maupun sesuai amanat sesuai Pasal 60 ayat 1 tentang administrasi pemerintahan, menimbang bahwa karena ekssepsi tergugat ditolak maka menolak eksepsi tergugat seluruhnya," kata dia melanjutkan.
Habib Bahar bin Smith kembali terjerat kasus dugaan penganiayaan. Dia ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Jabar berkaitan perkara tersebut.
Informasi dihimpun, kasus dugaan penganiayaan itu dilaporkan seseorang bernama Andriansyah pada 2018 ke Polda Jabar. Belakangan, Direktorat Reserse Kriminal Umum, menaikkan status terlapor Bahar menjadi tersangka.
Dalam laporannya, Bahar diduga melakukan penganiayaan sesuai Pasal 170 dan atau Pasal 351 KUHPidana. "Betul, hasil gelar telah ditetapkan tersangka," ucap Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jabar Kombes CH Patoppoi saat dikonfirmasi, Selasa (27/10/2020).
Usai ditetapkan sebagai tersangka, penyidik akan melakukan pemeriksaan terhadap Bahar. Polisi tengah meminta izin ke Direktorat Jenderal Pemasyarakatan untuk memeriksa Bahar yang kini ditahan di Lapas Gunung Sindur.
"Saat ini penyidik sedang minta izin ke Ditjen PAS Kementerian Hukum dan HAM untuk periksa yang bersangkutan di Lapas Gunung Sindur," kata Patoppoi.
Habib Bahar saat ini tengah mendekam di Lapas Gunung Sindur. Dia masuk bui akibat menganiaya dua remaja. Bahar divonis hukuman tiga tahun penjara.
