.webp)
Pangeran Raja Adipati (PRA) Luqman Zulkaedin resmi dinobatkan sebagai Sultan Sepuh XV Keraton Kasepuhan. Luqman menggantikan ayahnya, PRA Arief Natadiningrat, yang wafat Juli 2020.
Tradisi jumenengan digelar bertepatan dengan tahlil 40 wafatnya Arief. Situasi tradisi jumenengan memang sempat memanas. Sebab, penobatan Luqman sebagai sultan mendapat penolakan dari beberapa kubu.
Sekadar diketahui, penobatan Luqman sebagai Sultan Sepuh XV secara simbolis ditandai dengan penyerahan keris peninggalan Sunan Gunung Jati, dan penyematan pin oleh perwakilan Forum Silahturahmi Keraton Nusantara (FSKN).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Gelombang Penolakan
Sebelum acara jumenengan digelar, ratusan santri yang tergabung dalam Forum Silahturahmi Dzuriyah Sunan Gunung Jati datangi Keraton Kasepuhan Cirebon. Massa santri yang mengaku dari berbagai ponpes di Wilayah III Cirebon ini menolak Luqman dinobatkan sebagai sultan.
Jubir Forum Silahturahmi Dzuriyah Sunan Gunung Jati Ide Bagus Arief Setiawan mengatakan perlu adanya pelurusan sejarah. Sebab, menurut pria yang akrab disapa Ibas ini, Luqman bukanlah keturunan dari Sunan Gunung Jati.
Luqman dianggap tak layak secara genetik. "Sejarah harus diluruskan, agar kita semua dapat menjaga peninggalan dan warisan dari Kanjeng Sinuhun Sunan Gunung Jati untuk merawat tatanan adat Kota Cirebon," kata Bagus kepada awak media di Masjid Agung Sang Cipta Rasa, Kota Cirebon, Jawa Barat, Minggu (30/8/2020).
 Acara penobatan Sultan Sepuh XV Pangeran Raja Adipati (PRA) Luqman Zulkaedin. (Foto: Sudirman Wamad/detikcom) |
Ibas juga menyinggung soal 'sejarah peteng'. Peteng dalam bahasa Jawa berarti gelap, bisa dibilang sejarah kelam yang disembunyikan. Sejarah peteng mengungkit soal perebutan kekuasaan kesultanan pada zaman dulu.
"Sejarah peteng itu bagian dari kudeta politik. Kemudian diteruskan oleh penerusnya, dari generasi ke generasi kepimpinan (hasil kudeta) dilanjutkan. Kurang lebih selama sembilan sultan. Kita harus luruskan, jadi yang berhak atas Keraton Kasepuhan adalah mereka yang merupakan trah sekaligus zuriah Sunan Gunung Jati," tutur Ibas.
Tonton juga video 'Pria Ini Segel Keraton Kasepuhan, Ngaku Keturunan Sultan':
Selain menyebut Luqman tak memiliki nasab Sunan Gunung Jati, Ibas juga menyinggung keluarga Luqman yang tak melibatkan ulama, kiai dan ponpes terkait pelaksanaan jumenengan. Padahal, lanjut Ibas, kiai dan ponpes sejatinya bagian daripada keraton. Sebab, membantu keraton menyiarkan Islam pada zaman dulu.
"Banyak kiai, zuriah dan ulama yang menolak penobatan," ujar Ibas.
Setelah penolakan dari kalangan santri, barisan dari keluarga yang mengatasnamakan Kesultanan Cirebon juga datang. Sama dengan para santri. Keluarga Kesultanan Cirebon menolak Luqman sebagai sultan karena bukan keturunan Sunan Gunung Jati.
Baca juga: Keributan Warnai Penobatan Sultan Sepuh XV |
Barisan keluarga Kesultanan Cirebon ini berusaha masuk ke Bangsal Prabayaksa Keraton Kasepuhan Cirebon, tempat jumenengan digelar. Situasi sempat memanas. Namun berlangsung sebentar. Massa bisa diredam dan membubarkan diri.
"Kami dari Kesultanan Cirebon menyatakan menolak penobatan Luqman Zulkaedin menjadi Sultan Kasepuhan. Karena bukan nasab Sunan Gunung Jati," kata perwakilan dari Kesultanan Cirebon Ratu Mawar.
Keraton Kasepuhan merupakan peninggalan Sunan Gunung Jati. Sedangkan Luqman bukanlah keturunan dari Sunan Gunung Jati. Sejarah peteng, menurut Mawar, terjadi sejak Sultan Sepuh V.
Ia menilai Sultan VI dan seterusnya bukanlah nasab dari Sunan Gunung Jati. "Ya meluruskan sejarah yang senasab. Kasepuhan ini peninggalan Syekh Syarif Hidayatullah. Historinya, trah yang langsung itu terputus saat Sultan V, yakni Sultan Matangaji. Keenam adalah produk Belanda," tutur Mawar.
Mawar menegaskan sejatinya gelombang penolakan sudah ada sejak dulu. Namun, hal itu tidak terlalu mencuat. "Ini hanya bicara waktu. Kita tidak bisa menerima lagi. Ke depan kita akan laporkan ke polisi tentang ini," kata Mawar.
Ridwan Kamil Tawarkan Solusi
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menawarkan dua cara untuk menyelesaikan polemik di Keraton Kasepuhan. "Cara pertama adalah sebaiknya berpegang pada sila keempat, yaitu musyawarah mufakat. Kalau tidak menggunakan musyawarah, cara kedua yaitu negeri ini adalah negeri hukum. Sehingga bisa diselesaikan melalui koridor hukum," kata pria yang akrab disapa Emil itu.
Emil mengatakan tradisi jumenengan harus tetap dilakukan, sebagai upaya merawat tradisi dan adat. Selain itu, mengantisipasi kekosongan kursi sultan di Keraton.
"Selama proses itu (musyawarah dan jalur hukum) berjalan tentu tidak baik ada kekosongan. Itu lah kenapa lebih menghormati tradisi jumenengan ini, semata-mata untuk menjaga tradisi," kata Emil.
Ia mengatakan Pemprov Jabar bersedia apabila diminta untuk menyelesaikan polemik tersebut. Terlebih lagi, Pemprov Jabar berkewajiban merawat dan menjaga situs atau Bangunan Cagar Budaya (BCB).
Tetap Sah, Tak Merasa Terganggu
Perwakilan dari Keraton Kasepuhan, atau wargi Keraton Kasepuhan Pangeran Chaidir Susilaningrat mengatakan Luqman telah dinobatkan sebagai Sultan Sepuh XV. Sejumlah kepala daerah dan Forum Silahturahmi Keraton Nusantara (FSKN) hadir menyaksikan jumenengan.
Menurut Chaidir, Keraton Kasepuhan tak mempermasalahkan soal insiden penolakan. "Kami bersyukur acara ini bisa berjalan lancar. Sama sama kita ketahui ada kelompok wargi yang berbeda pendapat mengenai jumenengan ini. Itu hak mereka menyampaikan pendapat," tutur Chaidir.
 Suasana acara penobatan Sultan Sepuh XV Pangeran Raja Adipati (PRA) Luqman Zulkaedin. (Foto: Sudirman Wawad/detikcom) |
Chaidir mengatakan pihaknya tetap melaksanakan tradisi jumenengan sebagai bentuk implementasi merawat budaya, tradisi yang ada di Keraton Kasepuhan. "Kami semata-mata melaksanakan tradisi sejak sultan sebelumnya. Setelah jumenengan Gusti Sultan Sepuh XV akan melaksanakan tugasnya melanjutkan tanggungjawab dari ayahandanya, yakni pelestarian dan merawat tradisi. Itu tugas utamanya," ucapnya.
Chaidir juga menanggapi sejumlah kubu yang menolak Luqman. Ia tak mempersoalkan hal tersebut. "Selama itu disampaikan dengan cara baik bisa diterima. Tidak dengan cara melanggar hukum. Kalau berkembang, ada ancaman dan lainnya tentu ada konsekuensinya," katanya.
"Sejauh ini kami tidak menganggap itu (penolakan) adalah gangguan. Kami hanya memohon untuk sama-sama menjaga tradisi. Karena semua keraton memiliki tanggungjawab sama, merawat budaya dan tradisi," ujar Chaidir menambahkan.
