DetikNews
Jumat 15 Maret 2019, 13:25 WIB

TAP Jabar Dapat Fasilitas Kantor Bekas Rumah Dinas Wagub di Dago

Mukhlis Dinillah - detikNews
TAP Jabar Dapat Fasilitas Kantor Bekas Rumah Dinas Wagub di Dago Foto: Mukhlis Dinillah
Bandung - Tim Akselerasi Pembangunan (TAP) Jabar resmi dibentuk November 2018. Tim yang dipimpin Rektor Unpad Tri Hanggono mendapat fasilitas kantor di Jalan Ir H Djuanda No 148, yang merupakan eks rumah dinas wakil Gubernur Jabar.

Saat masa pemerintahan periode pertama Gubernur Jabar Ahmad Heryawan, wakilnya Dede Yusuf menempati rumah itu selama lima tahun masa jabatannya. Kemudian pada periode kedua, Deddy Mizwar yang menjadi wagub pun sempat beberapa lama tinggal di sana.

Namun Deddy Mizwar pindah rumah dinasnya ke kawasan Rancabentang. Kini Wagub Jabar Uu Ruzhanul Ulum juga memilih tinggal di Ciumbuleuit.

Detikcom sempat berkunjung ke kantor TAP Jabar tersebut Kamis siang (14/3/2019). Tampak tak banyak aktivitas yang terlihat dari luar. Hanya terlihat sejumlah petugas penjaga keamanan di luar.


Ketika masuk ke dalam, baru tampak aktivitas. Ada beberapa ruangan, salah satunya ruang rapat. Ketua TAP Jabar Tri Hanggono mengaku kantor ini salah satu fasilitas yang diberi Pemprov Jabar.

"Fasilitas cuma ruang rapat (kantor) ini," kata Tri saat ditanya fasilitas apa saja yang diberikan Pemprov Jabar.

Tim yang terdiri dari 19 orang tersebut berasal dari berbagai latar belakang. Hampir semuanya punya pekerjaan di luar tugasnya sebagai 'pembantu' Gubernur Jabar Ridwan Kamil dalam hal pembangunan.



Wajar saja kantor TAP tidak selalu disibukkan kegiatan laiknya tempat kerja pada umumnya. Karena sifatnya hanya tempat rapat atau koordinasi TAP Jabar.

"Iya kalau rapat di sini. Kan kita semuanya punya pekerjaan masing-masing juga," ujar Tri.

Pembentukan TAP Jabar menuai pro dan kontra. Tim ini makin disoroti setelah terungkap tiga eks timses Ridwan Kamil-Uu yang terdaftar di KPU Jabar saat Pilgub lalu, masuk ke dalam TAP. Tak hanya itu, adik kandung dan sepupu Ridwan Kamil pun menjadi dewan eksekutif TAP.

"Rekomendasi KPK selalu kan menghindari conflict of interest. Itu selalu yang paling utama dalam menghindari perilaku korupsi," tegas Wakil Ketua KPK Saut Situmorang.



Sementara itu Sekda Jawa Barat Iwa Karniwa menegaskan TAP bukan wadah timses maupun keluarga gubernur. Menurutnya pembentukan TAP telah melalui kajian hukum. Pemilihan personel yang terlibat di dalam tim tersebut juga telah melalui proses dan pertimbangan matang.

Pihaknya juga membantah bila TAP dibentuk untuk mewadahi para mantan tim sukses dan orang-orang dekat Gubernur Jabar Ridwan Kamil. Menurutnya personel TAP itu dipilih murni didasari asas profesionalisme dan kompetensi.


"Elpi (adik gubernur) ini ahli ekonomi, dosen Unpad lulusan Australia, ahli persaingan usaha. Tentu gubernur sangat membutuhkan ilmunya," jelasnya.

Pro kontra TAP ini membuat Komisi I DPRD Jabar akan memanggil Sekda Iwa Karniwa. "Kita undang dulu, nanti kita rilis supaya smooth. Apa gubernur yang salah, apa kita salah pengertian, itu yang kita cari solusinya," ucapnya.



(mud/ern)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed