Polemik TAP Jabar, Komisi I DPRD akan Panggil Sekda Iwa Karniwa

Sekda Jabar Iwa Karniwa/Foto: Ari Saputra

Bandung - Komisi I DPRD Jawa Barat akan memanggil Sekda dan beberapa instansi terkait untuk meminta penjelasan mengenai pembentukan Tim Akselerasi Pembangunan (TAP). Tim khusus yang dibentuk Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil itu kini menuai polemik.

Ketua Komisi I DPRD Jabar Syahrir mengaku ingin mengetahui terlebih dulu duduk perkara pembentukan TAP. Karena sejauh ini pihaknya juga belum mendapat laporan dari Pemprov Jabar mengenai tim khusus ini.

"Jadi aspirasi dari teman-teman (Komisi I) ingin mengundang dulu, mencari data dan informasi. Kita ingin dengar dulu (penjelasan dari Pemprov Jabar)," katanya saat dihubungi melalui telepon, Jumat (15/3/2019).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Menurut rencana, Komisi I mengundang Sekda Jabar Iwa Karniwa, Biro Hukum dan HAM dan instansi terkait lainnya pada pekan depan.

"Kita undang dulu, nanti kita rilis supaya smooth. Apa gubernur yang salah, apa kita salah pengertian, itu yang kita cari solusinya," ucapnya.

Disinggung akan juga memanggil Gubernur Jabar Ridwan Kamil, Syahrir menyatakan belum perlu. Dia ingin mencari penjelasan terlebih dulu mengenai dasar hukum, anggaran dan hal teknis lainnya kepada organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.

"Gubernur enggak (belum akan diundang). Sekda aja (dulu)," ucapnya.

Meski begitu, dia menilai, pembentukan tim khusus semacam ini belum dibutuhkan. Karena saat ini dia melihat para ASN di Jawa Barat memiliki kemampuan cukup baik.

"Menurut kami ASN sudah bisa (melaksanakan tugas dengan baik) jadi tidak perlu ada itu TAP. Tapi kita akan kaji dulu lah, kebijakan gubernur seperti apa, payung hukum seperti apa, anggaran seperti apa, itu perlu nanti kita lihat," ucapnya.

Selain itu pihaknya juga menyoroti keterlibatan keluarga, eks timses dan mantan Komisioner KPU Jabar. "KPK juga sudah melarang kan hal-hal tersebut. Nanti kita sorotilah," ujarnya.

Sebelumnya, TAP bentukan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menuai pro dan kontra. Apalagi tim khusus yang dibentuk itu diketahui diisi oleh beberapa eks timses, mantan Komisioner KPU Jabar dan adik kandung Ridwan Kamil.

TAP sendiri dibentuk berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 060.1/Kep.1244-Org/2018 yang dikeluarkan pada 27 November 2018. Tim itu diketuai Rektor Unpad Tri Hanggono Achmad ini diisi oleh belasan pakar dengan latar belakang berbeda.

Beberapa nama eks timses saat Emil sapaan akrab Ridwan Kamil juga mewarnai tim tersebut. Seperti Arfi Rafnialdi yang mendapat tugas sebagai Ketua Harian TAP Jabar. Selain itu, ada juga nama Sri Pujiyanti yang menjadi Wakil Sekretaris dan Lia Endiani dipercaya Ketua Tim Media Tim Kampanye. Keduanya kini berada dalam Dewan Eksekutif TAP Jabar.

"Ada eks timses (tim sukses), jangan terlalu apriori. Timses itu kan yang dipercaya oleh saya. Selama baik, tidak melanggar aturan, eksploitasi kedekatan saya kira wajar-wajar saja," kata Emil belum lama ini.

Tidak hanya ada eks timses, TAP Jabar juga dihuni beberapa keluarga besar Emil. Misalnya sang adik Elpi Nazmuzzaman. Selain adik, ada juga sepupu Emil, Wildan Nurul Padjar dalam Dewan Eksekutif TAP Jabar.

Keberadaan mereka mendapat sorotan dari sejumlah fraksi di DPRD Jabar. Keberadaan mereka khawatir menimbulkan konflik kepentingan yang bisa mengganggu jalannya pemerintahan.

"Kan namanya keluarga pasti pengen keluarganya, kasarnya sohor lah. Kalau dalam Sunda maupun Jawa ada istilah biar tekor asal ke sohor. Ini repot urusannya kalau sudah seperti itu," kata Sekretaris Fraksi Partai Gerindra Daddy Rohanady saat dihubungi, Rabu (13/3/2019).

Wakil Ketua KPK Saut Situmorang juga mengingatkan adanya potensi konflik dengan keterlibatan keluarga gubernur.

"Rekomendasi KPK selalu kan menghindari conflict of interest. Itu selalu yang paling utama dalam menghindari perilaku korupsi," tegasnya. (mso/ern)