DetikNews
Kamis 21 Juni 2018, 14:20 WIB

Soal Jenderal Disebut KPU Sukabumi Tak Izinkan Debat Pilwalkot

Syahdan Alamsyah - detikNews
Soal Jenderal Disebut KPU Sukabumi Tak Izinkan Debat Pilwalkot Ketua KPU Kota Sukabumi Hamzah melalui pengeras suara menyampaikan pembatalan Debat Pilwalkot Sukabumi. (Foto: Syahdan Alamsyah/detikcom)
Sukabumi - Ketua KPU Kota Sukabumi Hamzah mengungkapkan alasan batalnya debat Pilwakot Sukabumi 2018 disebabkan pemilik gedung tidak memberikan izin. Hamzah juga menegaskan pembatalan acara tersebut karena tidak ada izin jenderal dari Jakarta.


Berikut kutipan kalimat lengkap Hamzah saat membuat pernyataan tersebut di panggung debat Pilwakot Sukabumi yang bertempat di Gedung Anton Soedjarwo, lingkungan Sekolah Pembentukan Perwira Lembaga Pendidikan Polri (Setukpa Lemdikpol), Sukabumi, Jawa Barat, Rabu (20/6) malam kemarin.

"Karena satu dan lain hal KPU mendapat musibah. KPU mendapat ujian karena pelaksanaan debat kedua pada malam hari ini (Rabu malam kemarin - red) dengan penuh rasa menyesal dan minta maaf, khusus kepada seluruh pasangan calon dan masyarakat Kota Sukabumi, satu dan lain hal debat kedua pada malam ini tidak bisa kami laksanakan," kata Hamzah.

"Alasannya tentu ini ada alasan, alasannya pemilik gedung dalam hal ini bapak jendral dari Jakarta tidak mengizinkan tempat ini dijadikan untuk debat publik," ujar Hamzah melanjutkan.


Hamzah tak merinci siapa jenderal dari Jakarta yang ia maksud. Pernyataan Hamzah disambut kekecewaan ratusan pendukung pasangan calon yang hadir. "Huuu...," teriak mereka.

Kepala Setukpa Lemdikpol Brigjen Pol Agus Suryatno meluruskan pernyataan Ketua KPU Kota Sukabumi Hamzah. Ia menegaskan bukan jenderal yang tidak mengizinkan acara tersebut, tapi adanya Undang-Undang yang melarang penggunaan fasilitas milik Polri.

"Janganlah saling menyalahkan. Bicara yang logis saja, kita berdasar pada undang-undang. Bisa saja kami langsung tegas tadi malam, tapi kami bicara etika dan kesantunan. Kita buka sama-sama aturannya bagaimana," kata Agus.

"Ini tahun politik, yang dipentingkan itu netralitas. Sementara gedung ini berada di lingkungan Lembaga Pendidikan Polri. Sekali lagi kami tegaskan, jangan menyalahkan siapa-siapa," ucap Agus.


(sya/bbn)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed