Hal itu disampaikan Luthfi saat Rapat Koordinasi Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana di kantornya pada Selasa, 18 November 2025. Rapat tersebut juga dihadiri perwakilan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), kepala daerah, TNI, Polri, dan stakeholder terkait.
"Jika terjadi bencana di wilayah Jawa Tengah, kepala daerah harus memimpin langsung di lapangan. Jangan menunggu instruksi provinsi," ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa (18/11/2025).
Menurutnya, penanganan bencana tidak bisa hanya dibebankan kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), melainkan harus menjadi tanggung jawab bersama.
"Penanggulangan bencana adalah urusan bersama, bukan hanya BPBD," sambungnya.
Menghadapi puncak musim hujan hingga Desember, Ahmad Luthfi pun meminta tiap daerah untuk memetakan ulang titik rawan banjir dan longsor di berbagai wilayah seperti Semarang, Demak, Jepara, Pekalongan, Banjarnegara, Purbalingga, hingga Cilacap.
"Semua titik rawan harus direview. Mana jalur air, mana potensi longsor, mana lokasi yang harus diamankan," tambahnya.
Ia turut meminta pemerintah kabupaten dan kota untuk memastikan kesiapan SDM, sarana-prasarana, logistik, serta memperkuat sistem peringatan dini hingga tingkat desa.
"Semua harus bekerja dalam satu komando, tujuannya keselamatan masyarakat," tegasnya.
Lebih lanjut, Ahmad Luthfi menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) telah menyiapkan anggaran Bantuan Tidak Terduga (BTT) Rp20 miliar untuk daerah terdampak bencana.
Sementara itu, Deputi Bidang Sistem dan Strategi BNPB Raditya Jati mengapresiasi langkah Pemprov Jateng dan menilai rakor ini sebagai langkah penting agar penanganan bencana menjadi lebih komprehensif.
Sebagai informasi, sepanjang Januari-November 2025 di Jawa Tengah tercatat sebanyak 2.704 kejadian yang meliputi longsor, banjir, angin kencang, karhutla, kebakaran, gempa bumi, hingga tanah gerak.
Lihat juga Video: Perkiraan Puncak Musim Hujan Wilayah Sumatra sampai Papua
(akd/ega)