Kepala BGN Dadan Hindayana menyatakan pihaknya bersama kementerian dan lembaga terkait akan memperketat standar operasional MBG melalui inspeksi rutin dan verifikasi dapur.
"BGN bersama Kementerian Kesehatan, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Kementerian Lingkungan Hidup, dan Kementerian Dalam Negeri akan terus bersinergi dalam melakukan pengawasan terpadu," ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin (6/10/2025).
Ia juga meminta seluruh pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menyiapkan alat rapid test pangan, memastikan penggunaan air bersertifikat, serta menyediakan rekaman CCTV dapur sebagai bagian dari pengawasan pusat.
"Setiap SPPG harus bisa menjamin makanan yang sehat, bergizi, seimbang, dan aman dikonsumsi. Itu inti dari program ini," tambahnya.
Menurut Dadan, hingga saat ini terdapat lebih dari 10.000 SPPG di 38 provinsi dan Jawa Tengah menjadi salah satu daerah dengan capaian tertinggi, yakni 1.596 SPPG atau sekitar 50 persen dari standar nasional.
"Ini menunjukkan Jawa Tengah sudah jauh di depan," katanya.
Ia pun menyoroti dampak besar program MBG terhadap perekonomian daerah, dengan nilai investasi BGN yang mengalir ke Jawa Tengah mencapai sekitar Rp32 triliun setiap tahunnya.
"Ini menjadi dorongan luar biasa bagi industri pangan lokal, dari pemasok bahan, produsen food tray, hingga penghasil susu," jelasnya.
Senada, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, BGN, dan instansi terkait untuk memastikan keamanan pangan di setiap titik pelaksanaan MBG.
Ia menegaskan bahwa keamanan pangan merupakan aspek yang tidak bisa ditawar dan meminta seluruh dapur penyedia MBG untuk memperketat proses pengolahan, kebersihan, hingga pengawasan makanan agar peristiwa keracunan tidak kembali terulang.
"Harapannya, kejadian-kejadian (keracunan) kemarin tidak terulang kembali, karena ini program struktural, maka harus kita laksanakan," ujarnya.
Ia juga menekankan peran penting kepala daerah dalam menjaga sinergi pengawasan di lapangan.
"Jangan ada kepala daerah yang apatis. SPPG yang sudah ada harus terbuka untuk dicek, minimal bupatinya atau ibu-ibu PKK meninjau langsung. Harus ada keterbukaan dan koordinasi dengan Satgas MBG," sambungnya.
Luthfi menyebut, di Jawa Tengah saat ini telah beroperasi 1.596 SPPG dan ditargetkan terus bertambah hingga akhir tahun, sehingga dibutuhkan pengawasan menyeluruh mulai dari dapur, distribusi makanan, hingga pengelolaan limbah.
"SPPG tidak boleh eksklusif. Harus siap diperiksa kapan pun. Termasuk kalau ada kasus, harus ada quick response (respon cepat), agar tidak menimbulkan kepanikan di masyarakat," katanya.
Selain sinergi lintas lembaga, ia juga meminta Dinas Kesehatan memperketat verifikasi lapangan dan memastikan setiap dapur memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
"Ini bukan sekadar formalitas. Surat itu harus diiringi dengan inspeksi nyata di lapangan. Kalau perlu buat posko 24 jam untuk pengawasan distribusi MBG," tuturnya.
Luthfi pun menyebut engawasan terpadu ini tidak hanya menjamin keamanan pangan, tetapi juga memberi efek ekonomi bagi masyarakat lokal.
"Program ini multi-efek. Bisa menumbuhkan ekonomi lokal karena bahan bakunya dari kelompok tani, BUMDes, dan UMKM daerah," pungkasnya.
(akd/akd)