.webp)
Ia menegaskan bahwa keamanan pangan tidak boleh ditawar. Oleh karenanya, Ia meminta seluruh dapur penyedia MBG memperketat proses pengolahan, kebersihan, dan pengawasan makanan, supaya kejadian keracunan makanan tidak terulang.
"Harapannya, kejadian-kejadian (keracunan) kemarin tidak terulang kembali, karena ini program struktural, maka harus kita laksanakan," ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin (6/10/2025).
Hal ini diungkapkan saat rapat koordinasi bersama Badan Gizi Nasional (BGN) mengenai MBG dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di di GOR Jatidiri, Kota Semarang pada Senin, 6 Oktober 2025.
Rapat tersebut dihadiri sekitar 4.000 peserta, terdiri dari mitra SPPG, ahli gizi, bupati dan wali kota, instansi terkait di lingkungan Provinsi Jateng.
Ia menambahkan seluruh kepala daerah memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan program MBG berjalan aman, higienis, dan berkelanjutan.
"Jangan ada kepala daerah yang apatis. SPPG yang sudah ada harus terbuka untuk dicek, minimal bupatinya atau ibu-ibu PKK meninjau langsung. Harus ada keterbukaan dan koordinasi dengan Satgas MBG," sambungnya.
Ia juga menuturkan di Jawa Tengah telah beroperasi 1.596 SPPG dan ditargetkan akan terus bertambah hingga akhir tahun sehingga diperlukan pengawasan menyeluruh mulai dari dapur, distribusi makanan, hingga pengelolaan limbah.
"SPPG tidak boleh eksklusif. Harus siap diperiksa kapan pun. Termasuk kalau ada kasus, harus ada quick response (respon cepat), agar tidak menimbulkan kepanikan di masyarakat," katanya.
Lebih lanjut, ia meminta Dinas Kesehatan untuk memperketat verifikasi lapangan dan memastikan setiap dapur memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) karena program MBG memiliki multi efek yang luar biasa.
"Ini bukan sekadar formalitas. Surat itu harus diiringi dengan inspeksi nyata di lapangan. Kalau perlu buat posko 24 jam untuk pengawasan distribusi MBG," tuturnya.
"Program ini multi-efek. Bisa menumbuhkan ekonomi lokal karena bahan bakunya dari kelompok tani, BUMDes, dan UMKM daerah," tambahnya.
Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional RI Dadan Hindayana menyampaikan terdapat lebih dari 10.000 SPPG di 38 provinsi dan Jawa Tengah menjadi salah satu daerah dengan capaian tertinggi, yakni 1.596 SPPG atau sekitar 50 persen dari standar nasional.
"Ini menunjukkan Jawa Tengah sudah jauh di depan," katanya.
Ia juga menyoroti dampak besar program MBG terhadap perekonomian daerah, dengan nilai investasi BGN yang mengalir ke Jawa Tengah mencapai sekitar Rp32 triliun setiap tahunnya.
"Ini menjadi dorongan luar biasa bagi industri pangan lokal, dari pemasok bahan, produsen food tray, hingga penghasil susu," jelasnya.
Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa BGN akan memperketat standar operasional melalui inspeksi rutin dan verifikasi dapur. Ia meminta seluruh pengelola SPPG menyiapkan alat rapid test pangan, memastikan penggunaan air bersertifikat, serta menyediakan rekaman CCTV dapur sebagai bagian dari pengawasan pusat.
Ia juga menegaskan bahwa BGN bersama Kementerian Kesehatan, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Kementerian Lingkungan Hidup, dan Kementerian Dalam Negeri akan terus bersinergi dalam melakukan pengawasan terpadu.
"Setiap SPPG harus bisa menjamin makanan yang sehat, bergizi, seimbang, dan aman dikonsumsi. Itu inti dari program ini," pungkasnya. (akd/akd)
