Antisipasi Banjir Mobil Murah di Jalanan Jakarta, Ini Jurus Ahok

Jakarta - Dampak kebijakan Low Cost Green Car (LCGC) alias mobil murah, Pemprov DKI mengantisipasi jalanan disesaki mobil murah. Maka sejumlah jurus disiapkan agar program mengurai kemacetan di Jakarta tetap jalan. Apa saja?

"Di ibukota nggak ada subsidi minyak. Kita hanya subsidi bus. Bus gratis tapi tidak ada subsidi minyak. Itu baru fair dan seimbang. Kalau tidak, kalau minyak murah, orang akan terus beli (mobil)," kata Wagub DKI Basuki T Purnama (Ahok), di Balai Kota DKI, Jalan Medan Merdeka Selatan, Senin (16/9/2013)

Memberikan bus gratis, imbuhnya, adalah subsidi yang tepat dibanding mengeluarkan kebijakan mobil murah yang ternyata tetap memakai energi minyak yang tidak terbarukan.

"Betulnya bensin dicabut, subsidinya dikasih ke bus gratis," tegas Ahok.

Untuk pengadaan bus, Ahok menambahkan itu adalah solusi jangka pendek. Pemprov DKI sedang memesan untuk memperbarui bus-bus sedang. Hingga November 2013, sudah ada sekitar 400 bus sedang yang mulai beroperasi.

Selain pencabutan subsidi minyak untuk bus gratis, Pemprov DKI akan merencanakan penerapan kebijakan pentarifan jalan hingga penetapan wilayah parkir dengan tarif berjenjang.

"Secara otomatis Jakarta itu pasti akan tambah macet kami akan atasi dengan bus gratis, sistem zonasi parkir dan kita juga ada ERP," imbuhnya.

Tarif parkir tak sembarangan dibuat mahal melainkan sesuai dengan zonasi. Bila di pinggiran Jakarta, tarif parkir dibuat murah agar orang mau parkir dan naik angkutan umum masuk ke dalam kota Jakarta.

"Mestinya mereka parkir di ujung-ujung karena ada ERO. Kalau parkirnya mahal, pasti nggak akan mau. Kalau macet pasti tidak akan mau. Makanya kita perlu siapkan gedung-gedung parkirnya," jelas Ahok.

Sedangkan tarif parkir di tengah kota, bisa saja dibuat mahal seperti Rp 6 ribu sampai Rp 8 ribu per jam supaya orang tak membawa kendaraan pribadinya.

(nwk/mad)